Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Sekda Papua diminta segera masukan KUA PPAS
  • Senin, 02 Oktober 2017 — 22:01
  • 897x views

Sekda Papua diminta segera masukan KUA PPAS

Penyusunan APBD 2018 diprioritaskan untuk pelayanan publik.
Gubernur Papua Lukas Enembe saat berbincang dengan Sekda Papua, Hery Dosinaen - Jubi/Dok
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Sekretaris Daerah (Sekda) dan kepala badan perencanaan pembangunan daerah, segera masukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ke DPR Papua, agar segera di bahas.

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 harus ditetapkan dalam bulan ini (Oktober),” kata Lukas , di Jayapura, Senin (2/10/2017).

Dirinya berpesan agar dalam penyusunan APBD 2018 diprioritaskan untuk pelayanan publik. Selain itu ia juga meminta agar pemerintah kabupaten dan kota memperhatikan jadwal maupun tahapan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan ABPD 2018.

“Saya harap penganggaran dapat benar-benar didedikasikan untuk rakyat serta berjalan dengan efisien penuh integritas,” kata Lukas menegaskan.

Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Indro Baskoro mengharap  penyusunan APBD tahun 2018 menjadi stimulus dan dilakukan secara baik sesuai koridor hukum.

“Kami berharap penyusunan APBD 2018 bisa tepat waktu. Selain itu, harus sesuai dengan Peraturan Permendagri nomor  33 tahun 2017,” kata Indro.

Menurut dia  Permendagri harus menjadi komitmen bersama agar akuntabilitas yang sudah diatur dapat bergerak, efisien dan efektif dengan anggaran dan program yang ada.

“Permendagri sudah mulai akan diberlakukan tahun depan. Hal ini sejalan dengan adanya pendamping yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Gubernur Papua tunjuk asisten isi kekosongan jabatan

Selanjutnya

ASN Papua sepakat jauhi Minol

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34080x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19442x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17705x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe