Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator ingatkan non-Papua tidak memonopoli semua sektor
  • Selasa, 03 Oktober 2017 — 18:08
  • 959x views

Legislator ingatkan non-Papua tidak memonopoli semua sektor

"Ke depan, dalam penerimaan ASN, saya harap orang asli Papua diprioritaskan. Apalagi kalau itu penerimaan di provinsi dan kabupaten/kota. Kalau memungkinkan, 90 persen yang lolos ada orang asli Papua. Non-Papua harus berikan kesempatan kepada anak-anak kami," kata Emus, Selasa (3/10/2017).
Ilustrasi ASN di salah satu kabupaten di Papua - Jubi/Arjuna Pademme
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Rabu, 19 Desember 2018 | 06:43 WP
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Emus Gwijangge, mengingatkan non-Papua tidak memonopoli semua sektor, dan memberikan peluang kepada orang asli Papua (OAP) dalam karir tertentu, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu mengatakan, sektor swasta di Papua telah dikuasai non-Papua. Jangan lagi hal serupa terjadi dalam penerimaan ASN. Hal inilah yang membuat orang asli Papua merasa tidak menjadi tuan di negerinya sendiri.

"Ke depan, dalam penerimaan ASN, saya harap orang asli Papua diprioritaskan. Apalagi kalau itu penerimaan di provinsi dan kabupaten/kota. Kalau memungkinkan, 90 persen yang lolos ada orang asli Papua. Non-Papua harus berikan kesempatan kepada anak-anak kami," kata Emus, Selasa (3/10/2017).

Menurutnya, selain perlu memprioritaskan orang asli Papua dalam penerimaan ASN, pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi juga dalam menempatkan pejabat eselon, harus mengutamakan OAP. 

"Swasta sudah dikuasai non-Papua. Pinang dan sagu yang jual non-Papua, politik dan birokrasi jangan lagi mereka kuasai. Apalagi di kabupaten, kota, saya melihat minim orang asli Papua yang memegang jabatan," ujarnya.

Katanya, jika tidak memperhatikan posisi OAP dalam stuktur birokrasi, ke depan bisa saja tidak ada lagi orang asli Papua yang memegang kendali dalam sistem pemerintahan. 

"Kami orang asli Papua juga banyak sarjana, punya kemampuan dan golongan kepangkatan, sama dengan saudara-saudara dari luar Papua. Papua punya Undang-Undang Otsus yang ditebus dengan darah dan nyawa orang asli Papua," katanya.  

Legislator Papua lainnya, Tan Wie Long mengatakan, orang asli Papua perlu diberikan kesempatan dalam penerimaan ASN, terutama di provinsi, kabupaten, dan kota.

"Memang tidak ada aturannya, namun tak ada salahnya saling mengerti, dan memberikan kesempatan kepada putra/putri asli Papua," kata Tan. (*)

loading...

Sebelumnya

Kota Jayapura berjuluk Kota Pelajar, menjadi sarang kriminal

Selanjutnya

Polres Jayapura awasi sejumlah titik rawan jambret

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23582x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19235x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15684x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12755x views
Domberai |— Senin, 10 Desember 2018 WP | 10867x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe