Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. French Polynesia hadiri pertemuan Komite Dekolonisasi PBB
  • Rabu, 04 Oktober 2017 — 17:55
  • 1119x views

French Polynesia hadiri pertemuan Komite Dekolonisasi PBB

Pihak Pro-kemerdekaan Polinesia Prancis yang dipimpin oleh Oscar Temaru, telah gagal mencoba melibatkan Pemerintah Prancis dalam proses yang diawasi langsung PBB tersebut. Sebaliknya, pihak Anti-kemerdekaan yang dipimpin oleh Presiden Edouard Fritch, ingin agar wilayah tersebut dikeluarkan dari daftar dekolonisasi.
Pemimpin Pro-kemerdekaan Polinesia Prancis, Oscar Temaru – RNZI
RNZI
Editor : Zely Ariane

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

New York, Jubi – Beberapa pemimpin politik Polinesia Prancis (French Polynesia) telah berangkat ke New York minggu ini untuk memperdebatkan kasus mereka pada pertemuan Komite Dekolonisasi PBB.

Wilayah yang telah sepenuhnya berada dibawah kekuasaan Prancis sejak tahun 1880 itu dimasukkan ke daftar dekolonisasi PBB oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2013.

Prancis, yang telah menentang tindakan PBB tersebut dan secara langsung menggambarkan ini sebagai campur tangan, telah memboikot beberada acara kerja komite tersebut.

Pihak Pro-kemerdekaan Polinesia Prancis yang dipimpin oleh Oscar Temaru, telah gagal mencoba melibatkan Pemerintah Prancis dalam proses yang diawasi langsung PBB tersebut.

Sebaliknya, pihak Anti-kemerdekaan yang dipimpin oleh Presiden Edouard Fritch, ingin agar wilayah tersebut dikeluarkan dari daftar dekolonisasi.

Pada tahun 2013, Fritch dan pendahulunya (Mantan Presiden) Gaston Flosse meminta referendum kemerdekaan sebelum akhir tahun itu, namun Prancis mengabaikan permohonan mereka.

Pada pertengahan September lalu pihak Pro-kemerdekaan Polinesia Prancis mengadakan sebuah demonstrasi yang mendesak Prancis menghormati resolusi PBB.

Aksi tersebut diadakan di luar majelis teritorial di Papeete bertepatan dengan kunjungan resmi tiga hari dari Sekretaris Negara Prancis untuk Transisi Teknologi, Sebastien Lecornu.

Anggota Partai Tavini Huiraatira, Antony Geros, mengatakan bahwa demonstrasi tersebut dilakukan untuk mengingatkan Prancis bahwa Samudera Pasifik bukan untuk dijual.

Saat itu Geros juga mengatakan dia hendak mengingatkan masyarakat internasional bahwa Desember 2016 lalu Majelis Umum PBB telah menegaskan bahwa sumber daya kelautan adalah milik penduduk pribumi Polinesia Prancis.

Pemerintah Polinesia Prancis juga ingin keluar dari daftar Dekolonisasi tersebut dengan mengatakan bahwa ini adalah wilayah otonom dalam pengertian piagam PBB.

Namun, wilayah tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian internasional atau menerbitkan undang-undang baru tanpa persetujuan penguasa kolonial Prancis.(Elisabeth C.Giay)

loading...

Sebelumnya

Deteksi dini masalah pendengaran di Kepulauan Marshall tuai pujian

Selanjutnya

Kepada Vanuatu yang resah: kita bangsa yang kuat dan tangguh

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23400x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19119x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15623x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12652x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe