Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Saireri
  3. Gubernur diminta telaah ulang IUP PT Pacific Mining Jaya
  • Senin, 09 Oktober 2017 — 12:28
  • 2098x views

Gubernur diminta telaah ulang IUP PT Pacific Mining Jaya

IUP PT Pacific Mining Jaya yang tidak terdaftar dalam data Kuasa Pertambangan Provinsi Papua Tahun 2009.
ilustrasi, Masyarakat Degeuwo sedang mendulang emas di Degeuwo - Jubi/Ist
Hengky Yeimo
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Rabu, 19 Desember 2018 | 06:43 WP
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Ketua Dewan Adat Meepago, John Gobay meminta Gubernur Papua Lukas  Enembe, menelaah ulang penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) PT Pacific Mining Jaya yang tidak terdaftar dalam data Kuasa Pertambangan Provinsi Papua Tahun 2009.

“IUP PT  Pacific Mining Jaya nomor  065-42 Tahun 2011 dikeluarkan oleh Gubernur Papua lama Barnabas Suebu,” kata John, Senin (9/10/2017).

John menyebutkan  IUP yang dikeluarkan oleh mantan Gubernur Papua, menimbulkan persoalan di tatanan masyarakat pemilik hak atas tanah adat. “Sehingga persoalan itu masih terjadi dan belum ada solusinya", kata John menjelaskan.

Bahkan ia menyebutkan IUP yang dikeluarkan oleh gubernur lama itu tidak satu pun menyelesaikan kewajiban kepada Negara dengan tunggakan Rp 208 miliar lebih kepada Negara.

Tino Hanebora pemilik ulayat Yeresiam Gua di Nabire, juga meminta pemerintah meninjau aturan yang tumpang tindih yang merugikan masyarakat adat.

“Saya berharap pemerintah kembali meninjau surat izin karena semakin simpang siur,” kata Tino.

Kacauanya izin usaha tambang  itu  justru menimbulkan banyak perusahaan ilegal yang masuk ke daerah keramat di Nabire. (*)

loading...

Sebelumnya

Kantor Bupati Biak percontohan gedung bebas asap rokok

Selanjutnya

Panwaslu pantau penyerahan KTA hingga ujung malam

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23565x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19228x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15669x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12753x views
Domberai |— Senin, 10 Desember 2018 WP | 10858x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe