Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. Empat suku besar lembah Grime deklarasi ganti rugi PLTA Orya
  • Selasa, 17 Oktober 2017 — 13:54
  • 1401x views

Empat suku besar lembah Grime deklarasi ganti rugi PLTA Orya

Rencana masyarakat adat lembah Grime Nawa memalang pusat pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Orya, di Genyem, kabupaten Jayapura, urung dilakukan. Sebagai gantinya, mereka membuat deklarasi ganti rugi yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo.
Suasana deklarasi ganti rugi PLTA Orya di Genyem oleh empat suku besar lembah Grime – Jubi/Jean Bisay
Jean Bisay
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Sentani, Jubi – Rencana masyarakat adat lembah Grime Nawa memalang pusat pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Orya, di Genyem, kabupaten Jayapura, urung dilakukan. Sebagai gantinya, mereka membuat deklarasi ganti rugi yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo.

Deklarasi yan diprakarsai perwakilan masyarakat empat suku besar yang mendiami lembah Grime yakni suku Elseng, suku Namblong, suku Gresi, dan suku Orya, dilaksanakan di Genyem, Sabtu (14/10/2017).

Deklarasi dihadiri Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, Hertog Waisimon, Dewan Adat Papua, Ferdinand Okoseray, ketua panitia deklarasi, Zeblum Waisimon, Kapolsek Kemtuk Gresi, Philip Klemen, dan perwakilan PT PLN (Persero) Wilayah Papua dan Papua Barat (WP2B), Oni Reba.

Koordinator bidang hukum panitia deklarasi, Laurens Yaung, menyampaikan masyarakat pemilik hak ulayat menuntut ganti rugi berdirinya lokasi PLTA Orya saat ini.

Laurens mengatakan inti dari deklarasi ini adalah msyarakat setempat minta Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi atau peraturan khusus ganti rugi garis sempadan sungai.

Mewakili masyarakat setempat, Laurens Yaung mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran lima anggota DPRD kabupaten Jayapura, yang merupakan representasi perwakilan lembah Grime, yang dinilainya kurang peduli atas aspirasi mereka.

“Masyarakat kecewa padahal mereka diundang secara resmi pada acara ini, tapi tidak ada yang hadir dan menghargai undangan kami,” ungkapnya.

Wakil Ketua LMA Papua, Hertog Waisimon, menjamin hasil deklarasi ini akan dibawa kepada Presiden Jokowi untuk dibahas oleh staf khusus Presiden.

“Deklarasi ini merupakan yang pertama di Indonesia dan bisa dijadikan sebagai acuan,” katanya.

Dalam sambutannya di hadapan ratusan masyarakat, Hertog Waisimon mengatakan Presiden Jokowi menaruh perhatian khusus kepada masalah-masalah Papua lewat staf khusus Presiden, Lenis Kogoya.

“Jadi tidak boleh ada pemalangan, tapi harus lewat cara-cara yang profesional dan bermartabat. Karena masyarakat lembah Grime adalah orang-orang yang bermental baik dan intelek,” ucap Hertog Waisimon. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Yayasan Putri Kerahiman ajak masyarakat lakukan kerja sosial

Selanjutnya

Tower SUTT PLTU Genyem roboh diterjang pohon

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34069x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19070x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17665x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe