Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lapago
  3. Laporan dana desa di kampung Wogi berbeda dengan fakta di lapangan
  • Jumat, 20 Oktober 2017 — 11:29
  • 2342x views

Laporan dana desa di kampung Wogi berbeda dengan fakta di lapangan

Masyarakat kampung Wogi, distrik Silokarno Doga, kabupaten Jayawijaya menduga pemerintah kampung setempat memanipulasi data laporan pembangunan fisik alokasi dana desa tahap pertama. Laporan kepada pemerintah sangat berbeda dengan faka pembangunan fisik di lapangan. Alokasi dana desa untuk program PKK juga tidak pernah direalisasikan meskipun ikut dibahas dalam Musyawarah kampung.
Kabid Perencanaan Keuangan dan Aset Kampung, BPMK Jayawijaya, Lepinus Gombo, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya – Jubi/Wesai Hisage
Wesai H
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Wamena, Jubi  - Masyarakat kampung Wogi, distrik Silokarno Doga, kabupaten Jayawijaya menduga pemerintah kampung setempat memanipulasi data laporan pembangunan fisik alokasi dana desa tahap pertama. Laporan kepada pemerintah sangat berbeda dengan faka pembangunan fisik di lapangan. Alokasi dana desa untuk program PKK juga tidak pernah direalisasikan meskipun ikut dibahas dalam Musyawarah kampung.

Hal itu dilaporkan anggota Jurnalis Warga Noken Jayawijaya yang juga pemuda kampung Wogi, Nato Doga, di Wamena, Rabu (18/10/2017).

Nato Doga menulis dugaan penipuan laporan itu terungkap dari hasil monitoring dana desa yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) kabupaten Jayawijaya, Selasa (17/10/2017).  Tidak ada satupun data laporan di atas kertas yang bisa dibuktikan di lapangan.

“Penggunaan dana desa terhitung dari tahun 2015–2017 tahap pertama dicocokkan dengan laporan pertanggungjawaban yang masuk ke DPMK. Namun fakta di lapangan, tidak ada pembangunan fisik sama sekali. Pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, jembatan, dan perumahan tidak ada,” tulis Nato.

Laporan berupa foto dan data dari aparat kampung yang disampaikan ke BPMK kabupaten Jayawijaya semuanya merupakan kegiatan PNPN Mandiri tapi dilaporkan seolah-olah kegiatan tersebut bersumber dari dana desa.

“Itu foto laporan kegiatan PNPM Mandiri tahun 2010-2013,” tulis Nato Doga.

Dugaan ini, lanjut Nato, semakin diperkuat dengan ketidakhadiran kepala kampung Wogi saat kunjungan monitoring dana desa oleh DPMK Jayawijaya.

Ibu-ibu PKK kampung Wogi juga menyatakan kecewa atas laporan yang disampaikan ke BPMK karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

“Pada saat Muskam pernah diusulkan namun realisasi tidak seperti yang diusulkan. Bahkan tidak pernah datang dana PKK. Kami kecewa dengar laporan BPMK yang tidak sesuai dengan kenyataan,” ujar Maria Doga, mewakili PKK kampung setempat.

Terpisah, Kepala Distrik Silokarno Doga, Natalis Mumpu, yang dikonfirmasi mengatakan hal itu sudah dibicarakan bersama di lapangan bersama masyarakat dan BPMK, dan persoalan dianggap sudah selesai.

“Alangkah baiknya kepala kampung bersama masyarakat sama-sama duduk bicara persoalan itu lebih baik. Tapi kalau berita ini bersifat menjatuhkan, itu saya anggap mungkin bisa atau tidak begitu. Saat itu memang kepala kampung tidak ada, mungkin dia ada kesibukan lain,” ujarnya, ketika dihubungi Jubi melalui telepon selularnya.

Soal dugaan penyalahgunaan dana kampung, Natalis Mumpu belum bisa memberikan jawaban pasti dengan alasan belum ada pertemuan dengan aparat kampung Wogi.

“Itu sebabnya kepala kampung sendiri belum ada, jadi kita tidak bisa dengar sepihak begitu. Dari BPMK memang mereka sudah ambil data itu dan akan sampaikan ke Bupati. Kalau dari BPMK boleh tapi kalo dari masyarakat sifatnya menjatuhkan begitu, saya tidak mau ya. Begitu dari masyarakat seolah-olah di kampung itu tidak ada yang pimpin. Intervensi itu saya tidak suka. Hal-hal begitu banyak masalah yang timbul,” ujarnya.

Sementara DPMK Jayawijaya mengakui ada perbedaan data antara laporan yang disampaikan dengan kondisi di lapangan, namun belum bisa memberikan kepastian atas perbedaan tersebut karena tidak ada kepala kampung beserta aparatnya di lapangan.

“Memang benar, beberapa hari lalu kami turun ke kampung Wogi, untuk penuhi masyarakat disana, untuk melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Kabid Perencanaan Keuangan dan Aset Kampung, BPMK Jayawijaya, Lepinus Gombo, di ruang kerjanya, Rabu (18/10/2017).

Setelah mencocokan, ternyata beberapa data di laporan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kegiatan yang dibangun dari program PNPM Respek dilaporkan untuk dana desa.

“Setelah kita lihat di laporan disitu ada yang foto-foto, tapi masyarakat bilang itu dibangun dengan dana PNPM Respek. Persoalannya, kepala dan aparat kampung semuanya tidak ada di tempat. Jadi kami tidak bisa klarifikasi itu di lapangan” katanya.

Lepinus mengatakan pihaknya akan memanggil kepala kampung dan aparat kampung untuk klarifikasi. Karena masih dalam tahap pembinaan, jika benar ada penyalahgunaan dana desa, pihaknya akan minta petunjuk pimpinan untuk memutuskan masalah ini.  (*)
 

loading...

Sebelumnya

Pemalang Wamena-Tolikara tuntut bebaskan penyerang Kemendagri

Selanjutnya

Lahan kurang produktif di Jayawijaya ditanami

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34390x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 22896x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18948x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe