Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Malapetaka akibat status dan penanganan manajemen kesehatan PNG
  • Senin, 23 Oktober 2017 — 10:21
  • 1168x views

Malapetaka akibat status dan penanganan manajemen kesehatan PNG

Yopyyopy mengatakan bahwa fakta-fakta ini berbicara nyaring dan pemerintah memiliki kewajiban untuk berhenti berpura-pura bahwa semua berjalan lancer padahal sebenarnya ada sebuah masalah kesehatan mendasar yang sangat memengaruhi rakyat dan pemerintah PNG.
Rumah Sakit Umum Port Moresby, Papua Nugini “memiliki beberapa indikator kesehatan yang terburuk di kawasan Asia Pasifik”- Arsip Pacific Media Centre
Editor : Zely Ariane
LipSus
Features |
Rabu, 19 Desember 2018 | 06:43 WP
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Port Moresby, Jubi - Tingkat kekacauan dalam manajemen kesehatan pemerintah di Papua Nugini yang telah terjadi sejak 2012 telah menyebabkan masalah yang serius, termasuk penderitaan masyarakat makin meluas dan kematian terus meningkat meski dapat dicegah oleh pengelolaan pemerintah.

Menteri Perlindungan Kesehatan dan HIV/AIDS dari pihak Oposisi, Joseph Yopyyopy, telah menyerukan kepada pemerintah agar mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mencegah kemunduran lebih lanjut atas layanan kesehatan dasar yang sangat diperlukan masyarakat PNG.

Dia memperingatkan akan adanya “konsekuensi besar” akibat kelambanan pemerintah dalam mengambil tindakan sembari menekankan bahwa pemerintahan dibawah pimpinan PNC (People's National Congress, parti politik di PNG) telah secara drastis memotong pengeluaran kesehatan selama tiga tahun terakhir, termasuk tahun 2017.

Yopyyopy mengutip beberapa contoh terakhir, termasuk:

  • Rumah Sakit Psikiatrik Laloki di Provinsi Tengah berada di ambang penutupan dengan sebagian pasien kemungkinan akan dikirim pulang ke rumah mereka masing-masing karena kekurangan obat-obatan medis di rumah sakit. Direktur Pelayanan Kesehatan di rumah sakit tersebut, Dr Ludwig Nanawar, mengungkapkan hal ini saat institusi tersebut memeringati Hari Kesehatan Mental Sedunia pada 10 Oktober;
  • Petugas dan pekerja kesehatan di Provinsi Manus sudah kehabisan obat-obatan selama lebih dari sebulan;
  • Obat-obatan hampir habis di seluruh PNG dimana hampir semua fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit dan klinik tidak memiliki kelengkapan penting  dalam melayani masyarakat dan fasilitas gedungnya dalam keadaan rusak;
  • Petugas-petugas kesehatan tidak menerima gaji dengan benar dan reguler serta dokter dan petugas kesehatan mengancam berhenti bekerja; dan
  • Laporan terbaru di media mengenai cerita dari distrik Abau dimana seorang anggota pengurus bangsal perawatan mengklaim bahwa lebih dari 20 orang telah meninggal dalam dua tahun terakhir akibat kekurangan obat-obatan. Sebagian dari orang sakit tersebut harus dibawa ke Port Moresby untuk perawatan, sementara beberapa orang lainnya meninggal dalam perjalanan ke sana.

Kasus-kasus lainnya yang tidak dilaporkan adalah indikator tentang kegagalan sistem yang sangat serius, kata Menteri bayangan oposisi parlementer tersebut.

Yopyyopy mencatat dari anggaran nasional tahun 2015 sampai 2017, dana kesehatan dipotong sebesar 40 persen dari K 1, 7 Miliar menjadi K 1,2 Miliar.

Dia juga memperingatkan rencana pemotongan bantuan lebih lanjut hingga 30 persen selama lima tahun ke depan (menjadi sekitar K 850 Juta)

Yopyyopy mengutip beberapa data dan statistik mengejutkan tentang keadaan kesehatan di PNG, termasuk:

  • Pada tahun 2016, pemotongan anggarana kesehatan memperngaruhi banyak masyarakat, namun untungnya dampak tersebut dilunakkan oleh dana kesehatan eksternal yang mungkin tidak tersedia setiap saat;
  • Menurut beberapa laporan terbaru, krisis tuberkulosis (TB) PNG masih belum terkendali oleh staf kesehatan;
  • ChildFund Australia memperkirakan bahwa hingga 9.000 warga PNG meninggal karena TB dalam tiga tahun terakhir - satu dari empat diantaranya adalah anak-anak;
  • Dalam hal kematian ibu dan anak di PNG, sebuah keputusan pemerintah pada akhir tahun 2016 untuk membayar perempuan agar bisa melahirkan di sebuah klinik atau rumah sakit sebenarnya adalah ”pengakuan kekalahan” dari tekanan pemangku kepentingannya lain;
  • Pakar-pakar kesehatan telah secara eksplisit menyatakan bahwa pemotongan anggaraan bantuan kesehatan telah menghancurkan harapan rakyat di daerah pedesaan dan terpencil dimana kebutuhan kesehatan sangat mendesak; dan
  • Hingga 1.500 perempuan meninggal saat melahirkan setiap tahunnya, dan sekitar 45 bayi dari setiap 1.000 bayi meninggal.

PBB memperkirakan bahwa sekitar 12.000 anak balita meninggal setiap tahunnya. Laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) baru-baru ini menunjukkan PNG memiliki beberapa indikator kesehatan terburuk di kawasan Asia Pasifik, termasuk:

  • Prevalensi stunting atau balita pendek pada anak berusai di bawah lima tahun adalah 49,5 persen, PNG menduduki peringkat 29 dari 30 negara terburuk berdasarkan data yang ada;
  • Prevalensi malnutrisi (wasting; indikator BB/TB) pada balita adalah 14,3 persen, tingkat tertinggi untuk 30 negara di kawasan itu;
  • Rasio kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup adalah 215, tertinggi sepertiga dari 40 negara;
  • Angka kematian balita dibawah 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup adalah 57, yang tertinggi keempat dari 43 negara;
  • Jumlah infeksi HIV baru pada tahun 2015 adalah 0,36 per 1.000 populasi yang tidak terinfeksi - tertinggi dari 21 negara;
  • Insidensi TB per 100.000 orang adalah 432, tertinggi kedua dari 44 negara; dan
  • Insidensi malaria per 1.000 orang adalah 185, hampir dua kali lipat dari kejadian tertinggi berikutnya.

Yopyyopy mengatakan bahwa fakta-fakta ini berbicara nyaring dan pemerintah memiliki kewajiban untuk berhenti berpura-pura bahwa semua berjalan lancer padahal sebenarnya ada sebuah masalah kesehatan mendasar yang sangat memengaruhi rakyat dan pemerintah PNG.

“Pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban dan tanggung jawab secara administratif, tapi secara moral mereka juga berkewajiban untuk menempatkan masalah kesehatan warga PNG di atas prirotas segalanya,” tambahnya.(Asia Pacific Report/Elisabeth C.Giay)

loading...

Sebelumnya

Pasca dibebaskan, Mantan PM Vanuatu mundur dari politik

Selanjutnya

Menteri-menteri Pariwisata Pasifik rapat tahunan

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23609x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19245x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15689x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12762x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe