Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. KPU serahkan dokumen pilkada Jayapura ke DPRD 
  • Senin, 30 Oktober 2017 — 14:15
  • 1044x views

KPU serahkan dokumen pilkada Jayapura ke DPRD 

KPU Provinsi Papua menyerahkan semua dokumen pilkada serta hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Jayapura. Selanjutnya, DPRD kabupaten Jayapura akan mengelar sidang paripurna penetapan dan hasilnya akan dibawa kepada Menteri Dalam Negeri untuk proses pelantikan Bupati terpilih kabupaten Jayapura periode 2017-2022.
KPU Provinsi Papua yang juga KPU Kabupaten Jayapura saat menyerahkan dokumen Pilkada kepada DPRD kabupaten Jayapura di ruang Bamus - Jubi/Engel Wally 
Engelbert Wally
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Sentani, Jubi - KPU Provinsi Papua menyerahkan semua dokumen pilkada serta hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Jayapura. Selanjutnya, DPRD kabupaten Jayapura akan mengelar sidang paripurna penetapan dan hasilnya akan dibawa kepada Menteri Dalam Negeri untuk proses pelantikan Bupati terpilih kabupaten Jayapura periode 2017-2022.

Komisioner KPU provinsi Papua, Izhak R Hikoyabi, usai menyerahkan dokumen tersebut di ruang Badan Musyawrah (Bamus) DPRD kabupaten Jayapura mengatakan dengan diserahkannya dokumen pilkada kepada DPRD maka semua tugas dan tahapan pilkada kabupaten Jayapura telah selesai.

"Kami bersyukur kepada Tuhan, akhirnya semua tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pilkada di daerah ini selesai. Tugas KPU hanya sampai disini. Selanjutnya adalah tugas DPRD dan Pemerintah Provinsi Papua serta pusat melalui Mendagri untuk melantik bupati terpilih," jelas Izhak, di ruang Bamus DPR, Senin (30/10/2017).

Disinggung soal gugatan melalui PTUN oleh paslon lain terhadap hasil penetapan paslon terpilih, Izhak mengatakan hal tersebut adalah hak dari setiap warga negara yang tergabung dalam tim sukses masing-masing paslon.

"Apa yang kita kerjakan saat ini berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku. MK putuskan tiga hari setelah putusan dilakukan pleno penetapan oleh KPU. Kami sudah laksanakan. Tahap akhir adalah menyerahkan semua dokumen ini kepada DPRD. Kalau ada yang mau menggugat lagi, silakan, karena itu adalah hak mereka," ujar laki-laki berkepala plontos ini.

Ketua DPRD kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw, mengatakan setelah menerima dokumen pilkada dari KPU, langkah selanjutnya yang akan dilakukan menggelar sidang istimewa yang dilaksanakan Selasa (31/10/2017).

"Besok kita akan laksanakan sidang paripurna istimewa terkait dokumen pilkada yang telah diserahkan KPU. Selanjutnya kami akan teruskan ke Mendagri melalui Gubernur Provinsi Papua untuk tahapan selanjutnya. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada KPU yang telah melaksanakan tugas dengan baik sampai tahapan terakhir hari ini. Soal gugatan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, silakan saja. Kami tetap dengan agenda sidang paripurna istimewa," ungkapnya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Diklat aparatur tingkat III dan IV ditutup, ada yang tidak lulus 

Selanjutnya

DPRD: Jalur Demta adalah jalan produksi yang harus diperhatikan 

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34501x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23243x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19050x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15606x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe