Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua himpun data penanganan sengketa tanah
  • Sabtu, 22 Oktober 2016 — 05:29
  • 698x views

Pemprov Papua himpun data penanganan sengketa tanah

Bidangan lokasi tanah yang masih bersengketa diantaranya, luasan lokasi tanah Kampus IPDN di Distrik Maribu Tua dan lokasi tanah Transito di Kabupaten Jayapura, luasan lokasi tanah minyak Perindagkop dan lokasi UPT Kantor Samsat Provinsi Papua di Keerom.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty - Jubi/Alexander Loen
Alexander Loen
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Biro Tata Pemerintahan menghimpun data dan informasi mengenai langkah langkah penanganan sengketa pertanahan di Kabupaten Jayapura, Keerom dan Kota Jayapura melalui rapat koordinasi teknis.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty dalam arahannya mengakui, mengatasi sengketa tanah di Papua tidaklah mudah, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik.

"Hasil rapat koordinasi ini akan dihimpun untuk diproses menjadi Peraturan Gubernur Papua tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Papua," kata Elia, di Jayapura, pekan ini.

Bidangan lokasi tanah yang masih bersengketa diantaranya, luasan lokasi tanah Kampus IPDN di Distrik Maribu Tua dan lokasi tanah Transito di Kabupaten Jayapura, luasan lokasi tanah minyak Perindagkop dan lokasi UPT Kantor Samsat Provinsi Papua di Keerom.

"Selain itu, luasan lokasi tanah Kantor UPT Samsat Pemda provinsi Papua di Kabupaten Sarmi dan lokasi ex Kampus APDN Yoka di Kota Jayapura," ujarnya.

Berkaitan dengan upaya penyelesaiannya, ujar Elia, pada umumnya tuntutan masyarakat adat lebih fokus pada tiga indikator utama, yakni tuntutan ganti kerugian tanah, salah bayar dan pembayaran yang masih tersisa.

"Ketiga indikator inilah yang masih sering menjadi pemicu timbulnya sengeketa atas lahan bersertifikat milik pemerintah provinsi Papua. Hal ini tergambar dari surat sabotase (klaim kembali tanah pemerintah daerah)," kata Elia.

Akibatnya, kata Elia, beberapa tanah milik pemerintah daerah provinsi Papua belum sepenuhnya memiliki sertifikat, "Namun demikian secara bertahap akan dibenahi kelemahan kelemahan tersebut.," tutupnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pendamping PKH siap diturunkan ke kabupaten kota

Selanjutnya

Terlambat serahkan LPPD, kepala daerah akan dikenai sanksi

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23515x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19193x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15652x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12721x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe