Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. BPK tanggani 178 ribu rekomendasi hasil pemeriksaan
  • Senin, 30 Oktober 2017 — 20:58
  • 1661x views

BPK tanggani 178 ribu rekomendasi hasil pemeriksaan

Tercatat dari 178 ribu rekomendasi, yang sudah diselesaikan sebanyak 117 ribu atau sekitar 65 persen.
Suasana Fokus Grup Diskusi (FGD) tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat ini telah menanggani 178 ribu rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan terdiri di provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Timur Indonesia, termasuk Papua. Tercatat dari 178 ribu rekomendasi, yang sudah diselesaikan sebanyak 117 ribu atau sekitar 65 persen.

"Untuk tingkat provinsi Papua setidaknya sudah 34,22 persen yang sudah diselesaikan, sedangkan untuk Kabupaten Lanny Jaya 72 persen, dan status kota Jayapura 37 persen," kata Auditor VI Badan Pemeriksa Keuangan RI, Harry Azhar kepada wartawan usai hadiri Pembukaan Fokus Grup Diskusi (FGD) tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Jayapura, Senin (30/10/2017).

Ia menjelaskan, rekomendasi terbagi atas empat status, di antaranya rekomendasi yang belum diselesaikan dan rekomendasi yang sudah selesai tapi belum sesuai dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. “Misalnya terjadi perubahan organisasi atau orangnya meninggal atau terjadi  perubahan regulasi,” kata Azhar menambahkan.

Terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran, Azhar menyebut masuk dalam dugaaan indikasi kerugian negara, sehingga aparat penegak hukum biasanya minta BPK menghitung kerugian negara. Sedangkan besar kecilnnya dari rekomendasi sifatnya formal administratif. “Sedangkan jika kami lakukan perhitungan kerugian negara itu sifatnya substantif," katanya.

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan pemerintah provinsi selama ini terus berupaya meningkatkan kapasitas penyelenggara negara.

“Sementara dalam upaya peningkatan bidang perekonomian, pemerintah provinsi telah berinisiatif membuka hubungan kerja sama dengan negara tetangga,” kata Hery.

Namun, ia menyayangkan masih ada elit tertentu di Jakarta terkesan menghalang-halangi karena memandang Papua dalam aspek politik.

"Karena itu, saya harap masalah seperti ini pun turut dibahas dalam FGD ini. Sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Papua," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pegiat perdamaian dunia bahas pencegahan kekerasan dan ekstremisme

Selanjutnya

Apakah minimnya penegakan HAM karena fokus pembangunan infrastruktur?

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34424x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23031x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18981x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe