Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Rekrutmen praja IPDN 2018 diharap tak berkesan buruk
  • Kamis, 02 November 2017 — 19:10
  • 4753x views

Rekrutmen praja IPDN 2018 diharap tak berkesan buruk

"Informasinya setiap kabupaten/kota di Papua yang diterima hanya lima orang. Ini harus diperjelas kriterianya seperti apa. Dengan begitu, calon praja IPDN dari kabupaten/kota dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin," ucapnya.
Ilustrasi Praja IPDN - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi pemerintahan, Tan Wie Long mengatakan, pihaknya tidak ingin rekrutmen praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2018 di Papua menyisakan kesan buruk seperti sebelum-sebelumnya.

Ia mengatakan, upaya Pemprov Papua mulai mensosialisasikan penerimaan calon praja IPDN 2018 kini, patut diapresiasi. Namun seleksi harus dilakukan secara adil, transparan, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat umum, terutama orang asli Papua.

Katanya, selama ini disinyalir banyak anak-anak pejabat masuk ke IPDN. Ini perlu dibuktikan, tapi diharapkan, penerimaan tahun depan, benar-benar memprioritaskan orang asli Papua, masyarakat umum, tanpa ada unsur kolusi dan nepotisme.

"Jangan lagi ada anggapan atau kesan buruk, seperti selama ini, kalau hanya anak pejabat yang diakomodir di IPDN wilayah Papua. Ini harapan kami," kata Tan, Kamis (2/11/2017).

Menurutnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe perlu menginstruksikan secara tegas kepada pihak terkait, jangan membuat kebijakan sendiri dalam penerimaan calon praja IPDN mendatang.

"Ini supaya apa yang dikhawatirkan masyarakat terkait rekrutmen praja IPDN selama ini tidak terjadi. Tidak ada lagi dugaan kolusi dan nepotisme, atau calon praja IPDN titipan," ujarnya.

Selain itu lanjut Tan, hal penting yang perlu didorong adalah menjelaskan secara detail kepada calon praja IPDN dari daerah, terutama anak asli Papua persyaratan utama yang dibutuhkan.

"Informasinya setiap kabupaten/kota di Papua yang diterima hanya lima orang. Ini harus diperjelas kriterianya seperti apa. Dengan begitu, calon praja IPDN dari kabupaten/kota dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin," ucapnya.

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri mengatakan, calon praja IPDN wajib mengikuti pelatihan dan sosialisasi sebelum ikut tes online. Kebijakan itu akan diinformasikan ke pemerintah kabupaten dan kota lewat surat resmi.

"Pengalaman tahun lalu, banyak anak Papua yang terkendala saat tes online. Hal ini membuat tidak sedikit orang tua sedih," kata. Elysa Auri di Jayapura, Rabu (1/11/2017).

Pemerintah Provinsi Papua telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), yang bersedia membantu melatih anak-anak Papua, terutama tes online penerimaan calon praja IPDN 2018.

"Ini dilakukan karena dua tahun terakhir hasil yang dicapai saat mengikuti tes online IPDN tidak maksimal, khususnya bagi anak-anak asli Papua," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Legislator Papua pertanyakan kabar tim saber pungli

Selanjutnya

Pernyataan sikap calon kada diingatkan jangan sekadar formalitas

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34384x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 22887x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18944x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe