Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Kepala Bappeda pertanyakan pungutan liar di pasar
  • Minggu, 05 November 2017 — 14:25
  • 1468x views

Kepala Bappeda pertanyakan pungutan liar di pasar

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi, yang juga tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mempertanyakan kepada Dinas Perindustian dan Perdagangan terkait banyaknya petugas liar di pasar yang menjalankan aksinya menarik pungutan tanpa ada identitas dan juga karcis retribusi dari pemerintah daerah.
Sampah di pasar Pharaa yang dibersihkan warga setempat - Jubi/Engel Wally 
Engelbert Wally
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Sentani, Jubi – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi, yang juga tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mempertanyakan kepada Dinas Perindustian dan Perdagangan terkait banyaknya petugas liar di pasar yang menjalankan aksinya menarik pungutan tanpa ada identitas dan juga karcis retribusi dari pemerintah daerah.

"Ini banyak sekali petugas yang menarik pungutan liar di pasar-pasar. Pungutan parkir, sampah, dan lain sebagainya. Mereka yang beroperasi tanpa ada identitas jelas seperti seragam atau ID card saat melaksanakan tugas. Ini namanya pungutan liar di area fasilitas umum yang disediakan pemerintah daerah," kata Hana Hikoyabi, saat ditemui Jubi di Sentani, Sabtu (4/11/2017).

Hana menjelaskan saat ini sudah ada bank sampah yang dikelola masyarakat. Bank sampah ini mengelola sampah plastik dari masyarakat untuk dibuat kerajian tangan yang bernilai ekonomis atau dihancurkan dan dikirim ke Jawa untuk didaur ulang. Harusnya peluang ini dimaksimalkan oleh OPD terkait untuk meningkatkan PAD daerah ini.

"Dulu kita sudah terapkan retribusi sampah keluarga yang nantinya diangkut oleh petugas di masing-masing keluarga dengan biaya Rp 15 ribu untuk sekali angkat. Pelayanan itu masih berjalan atau tidak, sampai sekarang belum ada laporan dari OPD terkait. Padahal ada nilai tambah disana kalau dilaksanakan intens," ujarnya.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupatyen Jayapura, Theophilus Tegay, mengaku pihaknya pernah mengelola retribusi sampah ketika belum ada pelimpahan kewenangan tersebut kepada OPD lain. Kendati demikian hingga saat ini tercatat dalam pengelolaan PAD khusus retribusi sampah belum ada laporan dari OPD terkait.

"Jadi ada dua karcis waktu itu kami kelola di pasar. Satu untuk tempat jualan dan satunya lagi untuk kebersihan. Semuanya jelas dari petugas sampai dengan fasilitas pendukung seperti tempat penampungan sementara dan truk pengangkut. Hal ini dikelola dengan baik untuk PAD," ungkapnya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Warga bersatu kembali, Jayapura menuju percepatan pembangunan 

Selanjutnya

Minim pasokan anggaran, TPI Depapre akan diaktifkan tahun 2018

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34502x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23246x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19051x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15606x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe