Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lapago
  3. Jayawijaya akan sinergikan Perda Minol dengan Pergub
  • Minggu, 05 November 2017 — 16:50
  • 631x views

Jayawijaya akan sinergikan Perda Minol dengan Pergub

Revisi disesuaikan dengan Perda yang sama dam diterbitkan Gubernur.
Illustrasi minuman beralkohol-Jubi/Ist
Islami Adisubrata
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Wamena, Jubi – Pemerintah daerah Jayawijaya akan merevisi peraturan daerah (Perda) tentang larangan peredaran minuman beralkohol di seluruh Jayawijaya. Revisi disesuaikan dengan Perda yang sama dam diterbitkan Gubernur.

“Perda miras atau minol di Jayawijaya sudah dikeluarkan, namun sanksi hukumnya tidak terlalu bisa membuat efek jera pelaku, sehingga kami sedang revisi disesuaikan dengan peraturan gubernur tentang larangan yang sama,” kata Asisten I Sekda Jayawijaya, Tinggal Wusono, kepada wartawan di Wamena, Sabtu (5/11/2017).

Menurut Wusono, pemerintah daerah Jayawijaya akan mendiskusikan lebih lanjut terkait Perda yang telah dikeluarkan. Apa lagi saat ini sudah menyepakati dengan Gubernur kaitanya dengan pelarangan miras.  “Perda di Jayawijaya memang sanksinya relatif lebih ringan dari ketetapan Gubernur,”  kata Wusono menambahkan.

Jayawijaya juga telah bekerjasama dengan seluruh aviasi yang ada di Wamena dan dinas perhubungan melalui surat keputusan bupati, kaitanya dengan peredaran minuman beralkohol.

“Jika memang ditemukan aviasi yang mengangkut barang-barang yang dilarang itu, maka pemda akan menyarankan ke kementerian terkait untuk meninjau ulang kaitannya dengan perizinan,” katanya.

Pelaksana harian Kepala Kejaksaan Negeri Wamena, Yusuf mengakui sanksi yang tertuang di dalam Perda hanya tindak pidana miring (Tipiring) dan semuanya telah diatur dalam undang-undang.

“Kalau Perda itu ancaman hukumannya paling tinggi enam bulan, itu sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 disebutkan paling tinggi enam bulan,” katanya.

Menurut Yusuf, jika sanksi perda melibihi aturan di atasnya berarti melanggar. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemkab Jayawijaya apresiasi Kepolisian menjaga ketertiban dan keamanan

Selanjutnya

Aparat Distrik di Jayawijaya dibekali cara menjadi MC

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34438x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23080x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18991x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe