Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun di daerah lamban
  • Rabu, 08 November 2017 — 17:25
  • 964x views

Pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun di daerah lamban

Kondisi itu menjadi alasan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di wilayah memperbaiki kinerja.
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) - Jubi/Dok
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Rabu, 19 Desember 2018 | 06:43 WP
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua menilai pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun pegawai negeri sipil di daerah dinilai lamban. Kondisi itu menjadi alasan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di wilayah memperbaiki kinerja.

“Khususnya soal pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun pegawai negeri sipil yang masih lamban,” kata Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri saat Bimtek pemberhentian dan pensiun PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, di Jayapura, Rabu (8/11/2017).

Elysa  menyebutkan kondisi itu berdasarkan laporan yang sering terjadi sehingga menghambat nasib PNS. “Ini bukan pernah, tapi banyak terjadi. Saya katakan menghambat proses dan nasib orang itu dosa," kata Elysa menegaskan.

Ia menjelaskan saat ini pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun sudah bisa dilakukan secara online, sehingga dirinya berkomitmen mempermudah. Ia sengaja menggelar bimbingan tekhnik (Bimtek) agar bisa membahas dengan pemerintah kabupaten dan kota. Bimtek itu  dilakukan agar ada kesinambungan dengan provinsi, lebih khusus dalam pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun.

Elysa menyebutkan  Bimtek yang dilakukan juga untuk mengevaluasi pengelola adminitrasi tentang legalitas pegawai yang mengikuti Pilkada.

"Untuk tujuh kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada 2018, diharapkan tidak melakukan pergantian pada saat tahapan-tahapan," katanya.

Ketua Panitia Bimtek, Helen Ronsumbre menjelaskan kegiatan itu untuk menjelaskan kepada para pensiun PNS di lingkungan Provinsi Papua agar mengetahui tahapan  dan mengetahui mekanismenya.

"Kegiatan ini juga menjelaskan keterlibatan PNS yang memihak dalam Pilkada harus mengundurkan diri dari jabatan, khusus mereka yang golongan I, II, dan III D,” katanya.

Menurut dia, untuk golongan itu bupati memberhentikan, sedangkan untuk golongan IV A, IV B dan IV C ke atas pemberhentiannya dilakukan langsung oleh BKN Pusat. (*)

loading...

Sebelumnya

Papua gencar promosikan investasi di daerah

Selanjutnya

Herry Naap resmi jabat plt bupati Biak

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23609x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19245x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15689x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12762x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe