Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ibukota
  3. Buruh DKI Jakarta minta UMP Rp 3,8 juta
  • Senin, 24 Oktober 2016 — 13:19
  • 1705x views

Buruh DKI Jakarta minta UMP Rp 3,8 juta

Buruh di Jakarta menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menetapkan upah minimum provinsi (UMP) pada 2017 sesuai dengan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) pada September 2016 yakni Rp 3,8 juta per bulan.
Aksi buruh menuntut kesejahteraan di Jakarta. --tempo.co
ANTARA
Editor : Lina Nursanty
LipSus
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jakarta, Jubi - Buruh di Jakarta menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menetapkan upah minimum provinsi (UMP) pada 2017 sesuai dengan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) pada September 2016 yakni Rp 3,8 juta per bulan.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (24/10/2016), mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukannya di tujuh pasar tradisional dan dua pasar modern Ibu Kota pada September 2016, diperoleh nilai KHL DKI Jakarta 2016 sebesar Rp3.491.607.

Namun, jika nilai KHL 2016 tersebut disertakan dengan mempertimbangkan target inflasi 2017 sebesar empat persen (Permenkeu No 93/PMK.011/2014), inflasi DKI Jakarta 2,40 persen, inflasi nasional 3,07 persen, pertumbuhan ekonomi DKI 5,74 persen, dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,04 persen, maka UMP DKI Jakarta 2017 menjadi minimal Rp3.831.690.

Oleh karena itu, Mirah mengungkapkan Gubernur DKI Jakarta diminta menetapkan UMP 2017 sebesar Rp3.831.690, sesuai hasil survei KHL yang telah dilakukan secara independen oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta.

Buruh Jakarta juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan ketentuan yang yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 88 ayat 4 yang menyatakan Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Mirah, desakan tersebut juga sekaligus meminta pemerintah daerah untuk mengabaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, karena ketentuan dalam UU lebih tinggi dibanding dengan PP, sehingga ketika PP bertentangan dengan UU, maka semua pihak kembali kepada ketentuan UU.

"Jika Pemerintah Pusat dan Daerah tetap memutuskan UMP 2017 berdasarkan PP 78 Tahun 2015, maka sesungguhnya pemerintah sedang melakukan pembangkangan konstitusional," ujar Mirah. (*)
 

loading...

Sebelumnya

ICJR desak pemerintah akhiri hukum cambuk

Selanjutnya

Lima ABK yang disandera di Somalia sejak 2012 akhirnya bebas

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23531x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19211x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15656x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12729x views
Domberai |— Senin, 10 Desember 2018 WP | 10845x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe