Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. FRI-WP tuding Freeport dan pemerintah akar konflik di Timika
  • Selasa, 14 November 2017 — 21:01
  • 2980x views

FRI-WP tuding Freeport dan pemerintah akar konflik di Timika

Sikap NKRI melindungi PT Freeport bentuk penyangkalan dan pembodohan publik atas fakta sejarah dan kondisi obyektif.
Jubir FRI-WP, Surya Anta (berdiri) dalam suatu kesempatan - Ist
Abeth You
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Paniai, Jubi - Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menuding meningkatnya eskalasi konflik di Timika, baru-baru ini tak ilepas dari akar masalah keberadaan Freeport dan pemerintah NKRI yang  mengabaikan masyarakat lokal. Sikap NKRI melindungi PT Freeport bentuk penyangkalan dan pembodohan publik atas fakta sejarah dan kondisi obyektif.

“Freeport yang telah beroperasi tiga tahun sebelum West Papua resmi menjadi bagian dari NKRI dalam Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA ) pada Agustus 1969 yang penuh tipu daya, kepalsuan dan ancaman,” kata Juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Surya Anta, melalui siaran pers yang diterima Jubi, Selasa, (14/11/2017).

Ia menuding kehadiran Freeport atas legitimasi pemerintah  telah mengeruk kekayaan alam yang begitu besar dengan meninggalkan kemiskinan dan kerusakan alam di tanah Papua selama 50 tahun ini.

Surya menjelaskan  grafik konflik di Timika meningkat mulai dari hubungan industrial dan perburuhan yang berakhir ricuh dua bulan lalu. “Di mana ada lima pekerja di antaranya masih di tahan, kemudian konflik agraria antara Freeport dengan pemilik tanah adat atas kerusakan lingkungan yang terjadi,” kata Surya menambahkan.

Kasus itu belum dihitung konflik isu SARA yang sengaja terpola setiap kali ada mobilisasi masa menuntut Freeport.  Menurut dia, secara negatif, pemerintah beserta aparat kepolisian dan tentara merespon peningkatan eskalasi konflik itu dengan penggunaan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap para pejuang Pembebasan Papua Barat yang tergabung dalam TPN-PB.

Penggunaan kata kriminal itu bermakna merendahkan tujuan perjuangan mereka dan mengaburkan akar masalah di West Papua yang menjadi dasar perjuangan mereka. “Penggunaan KKB bahkan lebih rendah dari penggunaan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK )  yang sebelumnya disematkan kepada GAM dan OPM,”  katanya.

Ia juga menuding  aparat militer dan kepolisian NKRI menyebarkan hoax terhadap musuh politiknya, yakni  TPN-PB. Informasi palsu yang disebarkan meuding TPN melakukan pemerkosaan, pembunuhan terhadap warga, perampokan dan penyanderaan.

Padahal hal itu tak benar,  Surya membuktikan beberapa media yang melakukan interview terhadap juru bicara TPN-PB  Kodap III Timika dan video klarifikasi dari pihak TPN-PB maupun interview terhadap warga Banti dan buruh Freeport yang jelas dinyatakan tidak ada penyanderaan dan pembunuhan.

Juru bicara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jakarta, Frans Nawipa mengatakan, Indonesia sebaiknya kembali kepada semangat dan nilai-nilai pendirian negara bangsa Indonesia itu sendiri, yakni anti kolonialisme dan anti Imperialisme sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 serta nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 

“Sebagai bangsa yang besar kita harus mengakui kekeliruan masa lampau dan kejahatan-kejahatan para petinggi-petinggi negara atas rakyat West Papua,” kata Frans Nawipa.

Ia menyatakan pengakuan West Papua sebagai bangsa yang berbeda dari Indonesia serta kejahatan kemanusiaan terhadap rakyatnya, harus diikuti dengan memberikan ruang hak menentukan nasib sendiri.

Frans meminta agar keberadaan TNI dan Polri ditarik serta menutup Freeport dan perusahaan-perusahaan internasional lainnya. “Kami juga minta pembebasan para Tapol dan Napol, membuka ruang demokrasi dan akses bagi jurnalis dan media Internasional sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penentuan nasib sendiri,” tutur Nawipa.   

Menurut dia, sudah saatnya Indonesia berlaku secara dewasa dan legawa mengikuti cara-cara demokratis yang bisa mempersiapkan referendum hingga dekolonisasi sebagai bentuk hak menentukan nasib sendiri.  (*)

loading...

Sebelumnya

Kekuatan Brimob masih kurang menjaga teritorial di Papua

Selanjutnya

Sejumlah pemuda Papua akan gelar seminar anti minol dan narkoba

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23404x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19120x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15623x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12656x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe