Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Aliansi Mahasiswa Papua di Jawa dukung referendum
  • Rabu, 15 November 2017 — 17:53
  • 2515x views

Aliansi Mahasiswa Papua di Jawa dukung referendum

Mereka menuntut referendum sebagai solusi demokratis bagi persoalan ekonomi-politik di Papua.
Mahasiswa Papua yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan rakyat Indonesia dari beberapa organisasi yang bergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI WP) menggelar demonstrasi di Salatiga - (Jubi/ Ist ).
Hengky Yeimo
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi -  Mahasiswa Papua di Kota Salatiga, Jawa Tengah, yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)  dan rakyat Indonesia yang bergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI WP) menggelar demonstrasi. Mereka menuntut referendum sebagai solusi demokratis bagi persoalan ekonomi-politik di Papua.

"Hak politik bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri dihancurkan melalui Trikora 19 Desember 1961,” kata Janua Adi, anggota AMP komite kota Semarang, saat menggelar aksi di depan Universitas Kristen Satya Wiyata (UKSW) di Kota Salatiga, Rabu (15/11/2017).

Ia menjelaskan pemerintah menggunakan militer memaksa rakyat Papua dengan intimidasi dan kekerasan yang menimbulkan kematian.  “Bahwa 1.026 orang Papua dalam dewan musyawarah Pepera 1969 harus memilih bergabung dengan Indonesia dengan ancaman kematian,"  kata Janua, menambahkan.

Dalam orasi  politiknya mahasiswa Papua mengutuk penggadaian hak menentukan sendiri bangsa Papua demi kepentingan mengeruk kekayaan alam Papua.

Bernardo Boma, anggota AMP lainnya menyatakan motif ekonomi  dan kepentingan asing melalui kolonialisme dan perampokan kekayaan alam Papua. Kondisi itu juga menimbulkan rentetan pelanggaran HAM dan persoalan sosial lain.

"Freeport Indonesia adalah akar persoalan. Dia hadir sebelum bangsa Papua menentukan pilihannya, dua  tahun sebelum Pepera 1969,” kata Bernanrdo.

Sejak itu pelanggaran HAM dan pembunuhan masif dibuat untuk menutup aspirasi bangsa Papua yang ingin merdeka. Ia menuding sejarah pplitik Papua telah dimanipulasi dan menimbulkan sejarah.

"Solusi demokratik bagi bangsa Papua hanyalah menentukan nasib sendiri. Dengan begitu, maka bangsa Papua akan punya kesempatan untuk mementukan pilihan pplitik secara bebas,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Satu anggota Brimob tewas tertembak dalam konflik di Tembagapura

Selanjutnya

Yunus Wonda: Penembakan tak menyelesaikan masalah

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34453x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23130x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19012x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe