Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. MRP diminta segera lengkapi alat kelengkapan
  • Senin, 20 November 2017 — 16:44
  • 1541x views

MRP diminta segera lengkapi alat kelengkapan

Salah satu tugas MRP di Pilgub 2018 menyeleksi keaslian orang Papua yang akan maju menjadi bakal calon gubernur maupun wakil gubenur.
Gubernur Papua Lukas Enembe - Jubi Dok
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) segera melengkapi alat kelengkapan teknis, sehingga bisa bekerja memenuhi tugas menyeleksi keaslian calon dalam salah satu proses tahapan Pilkada Gubernur 2018.

"Kemarin kami bersama KPU sudah luncurkan tahapan Pilgub Papua, ada satu tugas yang jadwalnya harus pas. Untuk itu peran MRP sangat dibutuhkan," kata Enembe saat pelantikan 51 anggota MRP jilid III periode 2017-2022, di Jayapura, Senin (20/11/2017).

Ia menjelaskan, tugas MRP di Pilgub 2018 menyeleksi keaslian orang Papua yang akan maju menjadi bakal calon gubernur maupun wakil gubenur. "Nanti setelah dari DPR beskas-berkas calon akan dikirim ke MRP untuk ditetapkan keaslian orang Papua, kemudia dikembalikan ke DPR Papua baru diserahkan ke KPU," ujar Enembe menjelaskan.

Enembe meminta seluruh anggota MRP menjadi benteng yang melindungi penduduk asli Papua dan menjadi penggerak otonomi khusus dalam rangka memantapkan dan memperkokoh integritas wilayah Papua yang tidak terpisahkan dari NKRI, karena menurut dia, Otsus pada dasarnya pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua mengatur diri sendiri di dalam kerangka NKRI.

Hal itu sesuai amanat undang-undang otonomi khusus yang memberikan mandat kepada MRP sebagai representasi kultural orang asli Papua, dengan wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak dengan berlandaskan adat dan budaya, pemberdayaan perempuan serta kerukunan hidup beragama.

"Ini diperlukan keterbukaan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan serta responsif dan tanggap dalam mewakili seluruh komponen masyarakat secara proporsional dan profesional," katanya.

Gubernur berharap ada kerjasama yang erat dan produktif dalam rangka menyukseskan program pembangunan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan pelayanan publik hingga ke kampung-kampung. (*)   

 

loading...

Sebelumnya

Lantik MRP, ini pesan Mendagri

Selanjutnya

Topang Tol laut, Papua diingatkan tingkatkan produksi pangan

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 33889x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17881x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17088x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe