Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Masyarakat Sipil Papua : Media telah menggiring isu penyanderaan
  • Rabu, 22 November 2017 — 15:48
  • 2303x views

Masyarakat Sipil Papua : Media telah menggiring isu penyanderaan

"Seharusnya media melakukan verifikasi terhadap data apapun yang didapatkan di lapangan. Baik itu data dari pihak kepolisian, TNI, KKB atau masyarakat sekalipun sehingga berita yang dikeluarkan bisa berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya
Dari kiri ke kanan, Latifah Anum Siregar, Yuliana Langowuyo dan Wirya Supriadi - Jubi/Roy Ratumakin
Roy Ratumakin
Editor : Kyoshi Rasiey
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Pada pertengahanan Oktober 2017 telah terjadi serangkaian penembakan di kampung Banti, Kimbeli dan Utikini yang terletak di sekitar areal PT Freeport Indonesia.

Dari serangkaian penembakan hingga terjadinya proses evakuasi terhadap masyarakat di tiga kampung tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk penegakan hukum dan HAM Papua yang terdiri dari 25 Organisasi Masyarakat Sipil menilai hal tersebut terjadi melalui skenario yang dimainkan oleh orang yang berkuasa.

Latifah Anum Siregar, Direktris Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) mengatakan banyak orang bertanya mengapa masyarakat asal tiga kampung tersebut harus dievakuasi padahal daerah tersebut adalah tanah mereka yang merupakan peninggalan leluhur mereka.

"Isu terjadinya penyanderaan dilakukan oleh media massa setelah menerima informasi dari polisi. Padahal sebenarnya tidak ada yang namanya penyanderaan. Media telah menggiring isu penyanderaan sehingga masyarakat yang sebenarnya memiliki hak ulayat di wilayah tersebut harus keluar dengan drama evakuasi," katanya menjawab pertanyaan Jubi, Rabu (22/11/2017) di Kantor AlDP, Jayapura.

Anum menambahkan, konstelasi di Tembagapura menjadi topik utama dalam pemberitaan beberapa media massa baik lokal maupun nasional. Pemberitaan tentang apa yang terjadi di sekitar areal pertambangan Pt. Freeport Indonesia sangat masif. Namun sayangnya, pemberitaan tersebut tidak disertai dengan kepatuhan kepada UU nomor 40 tentang pers dan kode etik jurnalis.

"Siapa yang mengatakan ada penyanderaan? Penggunaan frasa penyanderaan oleh media massa tanpa disadari telah menyebabkan dampak negatif pada mahasiswa asli Papua yang sedang menuntut ilmu di beberapa kota studi di Indonesia. Mahasiswa tersebut mengalami intimidasi oleh masyarakat setempat karena berita-berita dengan frasa penyanderaan," ujarnya.

Ditempat yang sama, Direktris Sekretariat Keadilan, Perdamaian, Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, Yuliana Langowuyo menambahkan, penyanderaan selalu diikuti oleh sebuah tuntutan. Contohnya kasus penyanderaan pesawat Woyla pada tahun 1981 di Thailand menuntut agar para rekan rekan penyandera yang ditahan pasca peristiwa Cicendo di Bandung, Jawa Barat, dibebaskan.

"Nah kasus di Tembagapura apakah ada tuntutan dari para penyandera yang diberitakan oleh media massa? Seharusnya media melakukan verifikasi terhadap data apapun yang didapatkan di lapangan. Baik itu data dari pihak kepolisian, TNI, KKB atau masyarakat sekalipun sehingga berita yang dikeluarkan bisa berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Dikatakan, masyarakat di Kampung Banti yang sempat diwawancarai oleh salah satu media internasional mengatakan mereka tidak sedang dalam situasi penyanderaan. Mereka bebas beraktivitas seperti biasa. Namun jika mereka berniat keluar dari kampung, keamanan mereka tidak bisa dijamin oleh kelompok yang dituduh sebagai penyandera.

"Pihak kepolisian juga berbeda pendapat, Kepolisian Resort Mimika menolak adanya penyanderaan dalam situasi yang terjadi di kampung Banti dan Kimbeli dan lebih memilih frasa terisolasi. Sementara polisi di level atas tetap menggunakan frasa penyanderaan yang terus menerus mendominasi pemberitaan tentang konflik di Timika. Nah, fungsi kontrol media sebenarnya ada dimana?" ujarnya.

Untuk itu, Wirya Supriyadi dari Jaringan Kerja Rakyat (Jerat) Papua berharap media massa atau pers nasional tidak menjadi sebuah institusi yang berkewajiban membenarkan pernyataan pihak tertentu melainkan berperan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum.

"Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Atas dasar tersebut kami juga mendesak pihak aparat keamanan dalam hal ini TNI dan PILRI untuk tidak menyebarkan informasi tanpa bukti dan fakta yang jelas yang berkaitan dengan konflik kekerasan dan bersenjata yang terjadi di Tembagapura," katanya.

Wirya menambahkan, selain itu pihaknya juga berharap jurnalis, media massa dan pers nasional menjalankan prinsip kemerdekaan pers secara bertanggungjawab terutama melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima.

"PT Freeport Indonesia juga harus segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di  kampung Banti, Kimbeli, Utikini, dan sekitarnya karena kampung-kampung tersebut berada di wilayah pertambangan PT Freeport yang notabene berada dalam areal konsesi perusahaan tersebut dan diperlukan identitas khusus untuk berada di lokasi tersebut. Nah, kenapa sampai ada masyarakat non Papua yang berada di tiga kampung tersebut? Siapa yang memberikan Ijin? Ini pertanyaan besar yang harus dijelaskan oleh pihak perusahaan," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Dorongan publik agar Freeport ditutup terus bergulir

Selanjutnya

Komisi I DPR RI diingatkan tidak sepelekan masalah di Papua

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 33661x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17572x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 16874x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe