Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Dewan Pers beri mandat ahli pers di daerah dampingi jurnalis
  • Minggu, 26 November 2017 — 19:32
  • 1982x views

Dewan Pers beri mandat ahli pers di daerah dampingi jurnalis

“Dalam menjalankan tugasnya, ahli pers yang ditunjuk, mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari dewan pers.  Tidak serta merta mendampingi jurnalis ketika bermasalah dengan hukum,” ungkapnya.
Foto bersama para jurnalis, dosen, dengan anggota Dewan Pers usai kegiatan – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Merauke, Jubi – Dalam memberikan jaminan perlindungan kepada para jurnalis di seluruh Indonesia, Dewan Pers memiliki keterbatasan. Sehingga salah satu solusi yang diambil adalah menunjuk ahli pers di setiap provinsi.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Pers, Jimmy Silalahi dalam sesi dialog dan tanya jawab bersama perwakilan jurnalis dari 30 provinsi serta utusan dosen yang berlangsung di Grand Serpong Hotel Tangerang Jumat (24/11/2017). “Ahli pers yang ditunjuk sekaligus diberikan mandat, harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu,” ujarnya.

Dikatakan, ahli pers yang ditunjuk, bisa wartawan, namun yang berpengalaman dan memiliki jam terbang dalam dunia jurnalistik. Juga kalangan dosen, tetapi memahami dengan baik kerja jurnalistik.

Tugas dan tanggung jawab ahli pers, lanjut Jimmy, melakukan advokasi atau pendampingan terhadap setiap jurnalis di daerah, ketika sedang bermasalah dengan hukum.

“Dalam menjalankan tugasnya, ahli pers yang ditunjuk, mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari dewan pers.  Tidak serta merta mendampingi jurnalis ketika bermasalah dengan hukum,” ungkapnya.

Dikatakan, ada sejumlah provinsi di Indonesia, telah mempunyai ahli pers. Mereka itu yang bekerja melakukan pendampingan kepada jurnalis disaat terdapat persoalan hukum.

Sementara salah seorang akademisi, Ignatius Heryanto dalam kesempatan itu mengatakan, salah satu persoalan paling sering dialami jurnalis adalah pengaduan para narasumber akibat akurasi maupun keseimbangan berita yang tak dikedepankan.

“Akibatnya narasumber merasa tidak puas sehingga melaporkan wartawan bersangkutan ke dewan pers maupun pihak-pihak lain. Ini menjadi catatan untuk diperhatikan ke depan,” pintanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Ketua Dewan Pers soroti media abal-abal

Selanjutnya

Dewan Pers: UU Nomor 40 Tahun 2009 tidak bisa direvisi

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23525x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19203x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15654x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12726x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe