Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Dewan Pers: UU Nomor 40 Tahun 2009 tidak bisa direvisi
  • Minggu, 26 November 2017 — 19:38
  • 1980x views

Dewan Pers: UU Nomor 40 Tahun 2009 tidak bisa direvisi

“Kalau nantinya akan direvisi kembali, apakah lebih baik? Itu yang harus dipikirkan kembali.  Jangan sampai semua sepakat direvisi, namun tak memberikan perlindungan kepada para jurnalis,” katanya.
Salah seorang anggota Dewan Pers, Ratna Komala sedang memberikan materi saat pembahasan IKP – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Banten,  Jubi – Salah seorang anggota Dewan Pers, Ratna Komala menegaskan, untuk mengubah atau merivisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, tidaklah mudah. Karena keberadaan undang-undang pers tersebut, tak ada campur tangan pemerintah maupun legislatif dalam penyusunan hingga pengesahan.

Demikian disampaikan Ratna dalam pembahasan Indeks Kemerdekaan  Pers (IPK) di Grand Serpong Hotel Tangerang, Jumat (24/11/2017), menanggapi usulan sejumlah dosen dalam sesi dialog. “Berbagai produk yang dihasilkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2009, kita mengatur sendiri tanpa intervensi pihak lain,” tegasnya.

“Kalau nantinya akan direvisi kembali, apakah lebih baik? Itu yang harus dipikirkan kembali.  Jangan sampai semua sepakat direvisi, namun tak memberikan perlindungan kepada para jurnalis,” katanya.

Dalam UU tersebut, lanjut dia, tak ada bunyi satu pasal pun yang mempidanakan wartawan secara langsung. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan, sehingga usulan revisi, tentunya ditolak sementara waktu.

Namun demikian, jelas Ratna, pihaknya tetap merespons berbagai usulan dari para dosen, tentunya akan dilakukan pembahasan kembali dalam rapat di tingkat internal dewan pers.

Ketua Dewan Pers, Yoseph Ady Prasetyo menambahkan belum saatnya untuk merevisi UU Nomor 40 Tahun 2009.

“Bisa juga dilakukan, tetapi bukan sekarang. Kita harus berpikir matang terlebih dahulu ketika undang-undang yang dimaksud direvisi kembali,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Dewan Pers beri mandat ahli pers di daerah dampingi jurnalis

Selanjutnya

Abdul Manan - Revolusi Reza pimpin AJI Indonesia

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23525x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19203x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15654x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12726x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe