Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ekonomi
  3. BI tak tergesa-gesa terapkan penggunaan Rupiah di perbatasan
  • Selasa, 28 November 2017 — 12:39
  • 954x views

BI tak tergesa-gesa terapkan penggunaan Rupiah di perbatasan

Bank Indonesia tak mau tergesa-gesa dalam penerapan penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI karena dikhawatirkan perekonomian di perbatasan paling timur Indonesia ini tidak produktif.
Money changer di PLBN RI- PNG, Skouw Muaratami, Kota Jayapura - Jubi/Sindung 
Sindung Sukoco
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP
Features |
Minggu, 09 Desember 2018 | 20:46 WP
Features |
Minggu, 09 Desember 2018 | 03:29 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Bank Indonesia tak mau tergesa-gesa dalam penerapan penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI karena dikhawatirkan perekonomian di perbatasan paling timur Indonesia ini tidak produktif.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Adi Purwantoro, mengatakan meski telah ada peraturannya, namun pihaknya masih mengutamakan edukasi dan sosialisasi terkait penggunaan Rupiah di wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI)-Papua Nugini (PNG).

“Memang sudah ada peraturannya, tapi tidak tergesa-gesa langsung menggunakannya. Hal ini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang sudah baik di wilayah perbatasan. Jika diterapkan langsung, dikawatirkan tidak produktif terhadap perekonomian,” kata Adi, Jumat ( 24/11/2017) pekan lalu.

Menurut Adi, Bank Indonesia harus bijaksana menerapkan sebuah aturan. Sebab pihaknya tak menginginkan aturan tersebut menimbulkan kegaduhan yang berimbas pada terganggunya perekonomian.

“Secara berkala dan terus menerus mengedukasi karena ada batas waktunya aturan ini harus benar-benar diterapkan. Peraturan ini tidak seperti peraturan lainnya. Ini masalah komitmen kebangsaan dari para pelaku usaha di Indonesia dan komitmen pelintas batas untuk mematuhi aturan negara yang sedang mereka kunjungi,” paparnya.

Hengky Bangkau, dosen USTJ yang menjadi peserta Bisnis Trade Fair, mengaku upaya pragmatis dilakukan Bank Indonesia sebab masyarakat lebih kenal dan berdagang menggunakan Kina - mata uang PNG – di antara para pedagang dua belah pihak.

“Bagaiamana akan menerapkan aturan sanksinya dimana kurungan satu tahun dan denda 200 juta. Jika masyarakat kedua belah pihak masih gunakan Kina dalam melakukan perdagangan, sungguh pragmatis,” katanya. (*) 

loading...

Sebelumnya

Pengusaha adat Papua apresiasi Pergub ekonomi kerakyatan

Selanjutnya

Kopi Wamena, idola baru hotel dan kafe di Jayapura

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 32725x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 14524x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 14246x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe