Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Saireri
  3. RSU Nabire diminta berikan data penggunaan anggaran 2016
  • Selasa, 28 November 2017 — 19:33
  • 1924x views

RSU Nabire diminta berikan data penggunaan anggaran 2016

Tim Pemantau Keuangan Negara (PKN) wilayah Nabire mendatangi Rumah Sakit Umum (RSU) Nabire minta laporan dana pembelanjaan dan pengadaan barang dan jasa tahun 2016. Permintaan laporan tersebut dilakukan karena PKN menduga ada tindakan penyelewengan dana pembelanjaan dan pengadaan barang dan jasa tahun 2016 di rumah sakit tersebut.
Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) wilayah Nabire, Gunawan Inggeruhi (kiri), memberikan surat atas permintaan laporan dana dan diterima Sekretaris RSU Nabire, Steven Mariku (kanan) – Jubi/CR-1
Admin Jubi
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Rabu, 19 Desember 2018 | 06:43 WP
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Nabire, Jubi - Tim Pemantau Keuangan Negara (PKN) wilayah Nabire mendatangi Rumah Sakit Umum (RSU) Nabire minta laporan dana pembelanjaan dan pengadaan barang dan jasa tahun 2016.

Permintaan laporan tersebut dilakukan karena PKN menduga ada tindakan penyelewengan dana pembelanjaan dan pengadaan barang dan jasa tahun 2016 di rumah sakit tersebut.

“Kami sudah memasukan surat ke pihak rumah sakit. Jadi hari ini adalah pertemuan pertama. Kami minta informasi terkait penggunaan anggaran,” kata Ketua PKN wilayah Nabire, Gunawan Inggeruhi, kepada Jubi di RSU Nabire, Senin (27/11/2017).

Menurut Gunawan, pihaknya minta sejumlah dokumen seperti surat kerangka acuan kerja, surat perintah kerja, rencana anggaran biaya, spesifikasi pekerjaan, daftar analisa harga satuan pekerjaan, foto-foto hasil kerja, daftar kuantitas dan harga, bill of quantity, daftar penerimaan barang, dan dokumen kontrak lainnya.

“Kalau RSU Nabire tidak mampu memberikan informasi hingga sepuluh hari ke depan, berarti ada indikasi penyalahgunan dana. Itu akan menjadi laporan indikasi tindak pidana korupsi,” kata Gunawan.

Gunawan juga mengatakan terhitung hari ini, tersisa enam hari lagi, pihaknya akan terus minta laporan keuangan di RSUD Nabire.

“Karena sesuai peraturan, sepuluh hari sebelumnya, pihak rumah sakit harus berikan kepada kami,” katanya.

Gunawan menjelaskan sesuai UU No.14/2008 tentang Informasi Publik, seluruh institusi pemerintah wajib memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada kepada publik, termasuk pada PKN.

Terkait permintaan tersebut, Sekertaris RSU Nabire, Steven Maruku, mengatakan untuk kegiatan fisik pada tahun 2016, item satu sampai idem 16 sudah dijalankan.

“Semua ada laporan pertanggungjawabannya. Kalau PKN mau minta bukti fisik menyangkut pertanggungjawaban yang lain, saya akan perintahkan untuk di-copy-kan dan diserahkan ke PKN. Biar bisa diperiksa sesuai dengan kenyataan di lapangan,” kata Steven. (CR-1)

loading...

Sebelumnya

Sopir minta Pemkab Nabire tertibkan terminal pasar Kartum

Selanjutnya

PKN duga ada korupsi di Dinas Kesehatan Nabire

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23565x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19224x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15668x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12750x views
Domberai |— Senin, 10 Desember 2018 WP | 10854x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe