Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Perlu kajian panjang merivisi undang-undang pokok pers
  • Rabu, 29 November 2017 — 14:54
  • 1073x views

Perlu kajian panjang merivisi undang-undang pokok pers

Karena selama ini penjabaran praktek undang-undang tersebut hanya diketahui oleh pers dan lembaga yag terkait.
logo dewan pers, -Jub/ist
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Tangerang,  Jubi – Komisioner Dewan Pers, Ratna Komala, menegaskan upaya merivisi undang-undang nomor 40 tahun 1999 tidak mudah dilakukan. Karena selama ini penjabaran praktek undang-undang tersebut hanya diketahui oleh pers dan lembaga yag terkait.

“Berbagai produk yang dihasilkan dalam UU nomor 40 tahun 1999, kita mengatur sendiri tanpa intervensi pihak lain,” kata Ratna saat pembahasan Indeks Kemerdekaan  Pers (IPK) di Grand Serpong Hotel Tangerang Jumat (24/11/2017).

Ia mempertanyakan apakah  upaya merevisi kembali UU nomor 40 tahun 1999 akan lebih baik. Ratna berharap upaya revisi setidaknya  dipikirkan kembali.  “Jangan sampai semua sepakat direvisi, namun tak memberikan perlindungan kepada para jurnalis,” kata Ratna menjelaskan.

Tercatat  undang-undang pokok pers  itu tak menunjukan satu pasal pun yang bisa mempidanakan wartawan secara langsung.  Hal itu menjadi salah satu pertimbangan, sehingga usulan revisi ditolak sementara waktu.

Meski begitu  dewan pers tetap merespon berbagai usulan dari para dosen yang akan dibahas kembali dalam rapat di tingkat internal dewan pers.

Ketua Dewan Pers, Yoseph Ady Prasetyo menambahkan, belum saatnya merevisi UU nomor 40 tahun 1999.

“Bisa juga dilakukan, tetapi bukan untuk sekarang. Kita harus berpikir matang terlebih dahulu ketika undang-undang dimaksud direvisi kembali,” katanya. (*)
 

loading...

Sebelumnya

Abdul Manan - Revolusi Reza pimpin AJI Indonesia

Selanjutnya

Pertemuan ULMWP di Vanuatu bahas resolusi dan struktur baru

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23525x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19203x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15654x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12726x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe