Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Banyak alat rusak, perekaman KTP-el di Papua baru 25 persen
  • Selasa, 05 Desember 2017 — 15:38
  • 1031x views

Banyak alat rusak, perekaman KTP-el di Papua baru 25 persen

"Ini salah satu faktor yang juga menghambat perekaman KTP. Apalagi alat perekaman hanya mampu bertahan sempurna selama lima tahun. Ketika melewati batas penggunaan, kerusakan hanya tinggal menunggu waktu," kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk.
Ilustrasi KTP-el - Dok. Jubi
Alexander Loen
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk, mengatakan di wilayahnya sudah banyak alat penunjang perekaman KTP-el yang mengalami kerusakan. 

"Ini salah satu faktor yang juga menghambat perekaman KTP. Apalagi alat perekaman hanya mampu bertahan sempurna selama lima tahun. Ketika melewati batas penggunaan, kerusakan hanya tinggal menunggu waktu," kata Ribka, kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (5/12/2017).

Menurut ia, keberadaan alat perekaman KTP di Papua sudah mencapai enam tahun.

"Disamping faktor usia mesin, kerusakan juga terjadi akibat tersambar petir, konslet, dan digigit tikus," sambungnya.

Meskipun demikian, dirinya tetap mendorong pada bupati berperan aktif dan mengintervensi instansi terkait dalam perekaman KTP-el. Pasalnya, sampai saat ini perekaman di Papua baru mencapai 25 persen.

"Kami harapkan perekaman bisa capai target. Kami juga ingin mengejar target untuk Papua 3 juta jiwa," ujarnya.

Untuk mempermudah pengurusan, kata Ribka, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar provinsi Papua diberi tugas memfasilitasi kabupaten/kota terutama dalam pengambikan blanko.

"Ini perlu dilakukan agar apa yang menjadi target bisa tercapai," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo minta kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Papua segera menyelesaikan perekaman kartu tanda penduduk.

"Blangko tersedia, ini dalam rangka mensukseskan Pileg dan Pilpres 2019," kata Tjahjo. (*)

loading...

Sebelumnya

Korban pelemparan asbak Sekda cabut laporan

Selanjutnya

Pusat perlu buka penerbangan dari Papua ke negara Pasifik

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34402x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 22960x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18959x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe