Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Baleg DPR Papua akan inventarisir perdasi/perdasus era Otsus
  • Rabu, 06 Desember 2017 — 21:25
  • 1367x views

Baleg DPR Papua akan inventarisir perdasi/perdasus era Otsus

"Itu diiventarisir dan dibedah semua untuk mengetahui mana yang sudah dilaksanakan, mana yang belum, dan apa penyebabnya sehingga tidak dilaksanakan," kata Mimin, Rabu (6/12/2017).
Ilustrasi Baleg DPR Papua ketika melakukan konsultasi publik beberapa raperdasi dan raperdasus belum lama ini - Jubi/Arjuna 
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua atau kini disebut badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda), akan menginventarisir semua peraturan daerah provinsi/peraturan daerah khusus (perdasi/perdasus) yang sudah disahkan sejak Undang-Undang Otsus Papua diberlakukan, 2001 lalu.

Ketua Baleg DPR Papua, Ignasius W Mimin mengatakan, pihaknya meminta semua mitra kerja menginventarisir semua perdasi/perdasus yang disahkan pada era Otsus Papua.

"Itu diiventarisir dan dibedah semua untuk mengetahui mana yang sudah dilaksanakan, mana yang belum, dan apa penyebabnya sehingga tidak dilaksanakan," kata Mimin, Rabu (6/12/2017).

Menurutnya, dengan begitu tidak terjadi tumpang tindih pembuatan perdasi/perdasus, tinggal disampaikan kepada publik kalau sudah ada aturan yang mengatur bidang-bidang tertentu. 

"Kami berharap, pemerintah kabupaten dan kota di Papua, mensosialisasikan dan melaksanakan setiap perdasi atau perdasus yang sudah disahkan. Apa gunanya aturan itu kami buat dan kami sahkan kalau tidak diberlakukan di kabupaten dan kota," ujarnya. 

Menurutnya, dewan hanya merancang dan mengesahkan peraturan daerah. Pelaksanannya ada pada eksekusif. Peraturan yang dibuat di tingkat provinsi mutlak berlaku di kabupaten dan kota.

"Perdasi dan perdasus itu mutlak berlaku di seluruh Papua. Pemerintah kabupaten dan kota harus menerapkannya. Jangan ada alasan ini dan itu," katanya. 

Wakil Ketua Baleg DPR Papua, Emus Gwijangge mengatakan, untuk 2018, sebanyak 29 raperdasi dan raperdasus usulan eksekutif dan inisiatif DPR Papua yang terakomodir dalam program legislasi daerah (prolegda) atau program pembentukan peraturan daerah (propemperda).

Menurutnya, 29 rancangan itu terdiri dari 15 raperdasi dan 14 raperdasus. Sebanyak 12 raperdasi merupakan inisiatif gubernur dan tiga lainnya inisiatif DPR Papua.

"Untuk raperdasus, dari 14 raperdasus, enam merupakan inisiatif gubernur dan delapan raperdasus inisiatif DPR Papua," kata Emus. (*) 

loading...

Sebelumnya

Baleg DPR Papua ajukan lima raperdasi untuk disahkan

Selanjutnya

Legislator Papua sebut jika mendulang di area PTFI bayar Rp2 juta

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23357x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19086x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15619x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12617x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe