Dewan HAM PBB dan jurnalis asing diminta investigasi tragedi Paniai Berdarah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Memperingati tragedi Paniai Berdarah, Minggu (10/12/2017), sejumlah aktivis melakukan aksi di Taman Imbi, Jayapura.

Salah satu aktivis Gempar Papua, Nelius Wenda, mengatakan mereka menyesali penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua yang tak kunjung tuntas.

"Janji Presiden Jokowi untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM terutama kasus Paniai Berdarah, tidak menjamin akan ada penyelesaian untuk kasus ini," katanya.

Lanjutnya, rakyat Papua tidak berharap lagi kepada pemerintah Indonesia, namun meminta kepada dunia internasional melalui Dewan HAM PBB, agar segera mengirimkan tim untuk mengusut kasus Paniai Berdarah, 8 Desember 2014, yang menewaskan empat pelajar tersebut.

"Sudah jelas-jelas oknum dan pelakunya, dari saksi dan kesaksian keluarga korban mengatakan itu aparat militer Indonesia. Tapi aparat belum mengakuinya, mereka (aparat) masih beralasan belum adanya data," katanya.

Untuk proses penyelesaian, kata dia, rakyat Papua meminta campur tangan dunia internasional pula lewat media. "Kami minta dibuka akses bagi jurnalis asing untuk masuk ke tanah Papua," harap Nelius.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Independen Mahasiswa (FIM) Jayapura, Alex Mujijau, mengatakan kasus Paniai Berdarah telah genap 4 tahun. Namun tidak ada penyelesaian, padahal Jokowi, saat Natal nasional di stadion Mandala Jayapura, 27 Desember 2014, telah berjanji.

"Negara tidak merespons cepat apa yang dikatakan Jokowi, sampai hari ini tidak ada kejelasan terkait proses penyelesaian kasus dan boleh dikatakan negara tidak bertanggung-jawab. Sekarang kami tidak percaya lagi dengan negara Indonesia ini," tegas Alex. (*)

loading...

#HAM #Orang Asli Papua #Pemerintahan #TNI/Polri