Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Evaluasi UMP 2018 masih digodok
  • Senin, 11 Desember 2017 — 17:50
  • 1385x views

Evaluasi UMP 2018 masih digodok

Evaluasi tersebut akan diserahkan ke Gubernur Papua Lukas Enembe, kemudian ditetapkan.
Ilustrasi UMP - IST
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Rabu, 19 Desember 2018 | 06:43 WP
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua sampai saat ini masih menggodok evaluasi Upah Minimum Papua (UMP) 2018, yang semula ditetapkan Rp 2.895.650, kini naik menjadi Rp 3 juta. Evaluasi tersebut akan diserahkan ke Gubernur Papua Lukas Enembe, kemudian ditetapkan.

"Saya harap semua pihak menunggu hingga penetapan dirampungkan, yang pasti evaluasi kenaikan UMP sudah menjadi keputusan dari Gubernur," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Yan Piet Rawar,  kepada wartawan, di Jayapura, Senin (11/12/2017).

Ia memastikan keputusan UMP mempertimbangkan kepentingan pekerja maupun pengusaha di Papua. Kenaikan itu, diharapkan para pekerja di Papua meningkatkan kualitas, berdedikasi tinggi, disiplin dan memiliki produktivitas kerja yang lebih baik.

“Agar sepadan dengan kenaikan gaji tersebut,” kata Rawar menambahkan..

Menurut dia, penurunan produktivitas dan dispilin kerja akan berpotensi mengganggu kelangsungan perusahan. Selain itu Rawar  meminta agar perusahan menindaklanjuti penetapan UMP yang sudah disepakati bersama.

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen berharap kenaikan UMP bisa memberikan dampak positif masyarakat, terutama pekerja di tanah Papua.

"Saya minta kepada seluruh perusahaan wajib melaksanakan keputusan ini. Kami akan sampaikan ini secara tertulis kepada semua perusahaan," kata Hery. (*)

loading...

Sebelumnya

Bupati Puncak Jaya dan wakilnya diminta ciptakan perdamaian

Selanjutnya

Wagub Papua apresiasi kenaikan tunjangan ASN

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23610x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19246x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15692x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12764x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe