Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ekonomi
  3. Penerima JKN di Papua mencapai 4,6 juta jiwa
  • Selasa, 02 Januari 2018 — 18:09
  • 1762x views

Penerima JKN di Papua mencapai 4,6 juta jiwa

umlah itu sekitar 76,87 persen dari 6.805.702 jiwa  penduduk Papua.
Release pers yang dilakukan BPJS kesehatan, Jubi/Sindung
Sindung Sukoco
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Rabu, 19 Desember 2018 | 06:43 WP
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Penerima Jaminan Kesehatan Nasional lewat Kartu Indonesia Sehat di Papua mencapai  4.678.193 jiwa.  Jumlah itu sekitar 76,87 persen dari 6.805.702 jiwa  penduduk Papua.

‘’Saat ini peran pemda sudah sangat baik khususnya dari segi komitmen dalam mendaftarkan warganya menjadi peserta JKN KIS melalui integrasi program Jamkesda,” ujar Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Papua dan Papua Barat, Anurman Huda, dalam siaran pers  Selasa (2/12/2018).

Menurut  Anurman, dari 40 kabupaten dan dua kota di wilayah kerja kedeputian Papua dan Papua Barat,  terdapat 20 kabupaten 2 kota yang telah mengintegrasikan Jamkesda ke program JKN-KIS. Sedangkan data BPJS Kesehatan Wilayah Kedeputian Papua dan Papua Barat menunjukkan khusus Provinsi Papua, sebanyak 3.528.692 jiwa sudah menjadi peserta, sedangkan yang belum tercover 1.155.215 jiwa.

“Papua barat, kurang lebih 1.149.528 jiwa sudah menjadi peserta dan yang belum tercover 252.344 jiwa,” kata Anurman menambahkan.

Menurut dia, instruksi presiden meminta bupati dan  gubernur di daerah agar program Jamkesda yang ada harus berintegrasi dengan JKN/ KIS paling lambat 363 hari mendatang. “Dengan kata lain bahwa semua harus berintegrasi ke JKN/ KIS paling lambat 1 Januari 2019,” ujar Anurman menjelaskan.

Lembaganya terus berupaya mensinergikan dengan Pemda agar mencapai UHC di seluruh kabupaten dan  kota di Papua dan Papua Barat.  Meski ia memaklumi program Jamkesda ini sangat seksi saat momentum  Pilkada.

BPJS Kesehatan Wilayah Kedeputian Papua dan Papua Barat menargetkan seluruh warga di wilayah kerjanya menjadi peserta JKN-KIS atau Universal Health Coverage (UHC) paling lambat 2019.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Max Krey, menyatakan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura tak terlihat dalam data Expose awal tahun ini. “Sebab masih melakukan screening data terkait dengan penduduk miskin yang akan dibantu oleh pemerintah daerah,” kata Max Krey.

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan kedua pemda itu dan mereka siap membantu dan memasukan di APBD Daerahnya. “Mereka masih melakukan pendataan,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Penyaluran Rastra diganti Bansos

Selanjutnya

Jayapura urutan pertama inflasi nasional

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23608x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19244x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15689x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12762x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe