Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Satpol PP di Papua dinilai perlu penguatan terkait pengawasan minol
  • Selasa, 02 Januari 2018 — 19:42
  • 1701x views

Satpol PP di Papua dinilai perlu penguatan terkait pengawasan minol

"Supaya bisa damai, semua dituntut dapat memberikan keputusan untuk peredaran minol di Papua. Keputusan gubernur Papua jelas melarang peredaran minol, namun hingga kini masih beredar," ujarnya kepada Jubi via telepon, Selasa (2/1/2018).
Ilustrasi Satpol PP - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Anggota DPR Papua dari jalur 14 kursi perwakilan wilayah adat Meepago, John NR Gobai mengatakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Papua perlu diberi penguatan mengawasi dan menertibkan minuman beralkohol (minol) di Papua.

Menurutnya, ada beberapa tugas pengawasan yang dilakukan Satpol PP antara lain, bekerjasama dengan semua pihak menertibkan, melarang, memeriksa orang yang mengonsumsi minol di tempat umum dan meresahkan warga. Tugas lainnya, memanggil dan meminta keterangan konsumen minol dan memberikan hukuman.

Katanya, Papua telah ditetapkan sebuah zona damai dan, 7-9 Juli 2011, dilaksanakan konferensi perdamaian di Papua. Semua visinya adalah tanah Papua yang damai. Namun kini harus jujur minol adalah salah satu pemicu Papua tidak damai.

"Supaya bisa damai, semua dituntut dapat memberikan keputusan untuk peredaran minol di Papua. Keputusan gubernur Papua jelas melarang peredaran minol, namun hingga kini masih beredar," ujarnya kepada Jubi via telepon, Selasa (2/1/2018).

Ia mengatakan, perlu adanya peraturan gubernur (pergub) tentang tentang ketertiban sosial terkait konsumsi minol yang menugaskan Satpol PP dengan dilengkapi pos di beberapa lokasi dan mobil patroli serta truk.

"Minol masih dijual, karena ada pembeli. Jika tidak banyak pembeli, toko minol akan tutup, jika toko tutup, agen pun enggan memasok minol," ucapnya.

Untuk itu lanjut Gobai, diperlukan aturan daerah yang diatur secara teknis, sebagai pelaksanaan perdasus tentang pelarangan minol. Salah satunya pergub tentang ketertiban mengkonsunsi minol, sebagai bentuk pengendalian sosial.

Anggota Komisi V DPR Papua, komisi yang membidangi masalah sosial, Nioluen Kotouki mengatakan, beberapa waktu lalu, gubernur Papua, para kepala daerah, institusi keamanan, dan lembaga penegak hukum, telah menandatangani kesepakatan pelarangan peredaran minol di Papua. Namun kesepatan itu hingga kini, belum sepenuhnya dilaksanakan.

"Penjualan minol di beberapa daerah masih terjadi. Para kepala daerah di Papua mestinya melaksanakan kesepakatan itu," kata Kotouki belum lama ini.

Menurutnya, jangan pendapatan asli daerah selalu menjadi alasan pemerintah kabupaten dan kota, tidak dapat menghentikan penjualan minol di wilayah pemerintahannya. (*)

loading...

Sebelumnya

Hasil survei LIPI menandakan ada masalah di Papua

Selanjutnya

Pemuda ini tewas setelah dianiaya anggota TNI

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23309x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19072x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15611x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12605x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe