Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Sumatera
  3. Ratusan hektar lahan sawit PT Sawindo ilegal
  • Selasa, 09 Januari 2018 — 17:00
  • 885x views

Ratusan hektar lahan sawit PT Sawindo ilegal

370 hektare perkebunan sawit yang dikelola PT Sawindo di Bangka Barat ilegal, menyalahi peraturan berlaku yang merugikan masyarakat di daerah itu.
Ilustrasi. Pixabay.com/Jubi
ANTARA
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Pangkalpinang, Jubi - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah, menyebutkan 370 hektare perkebunan sawit yang dikelola PT Sawindo di Bangka Barat ilegal, karena menyalahi peraturan berlaku yang merugikan masyarakat di daerah itu.

"Seluas 370 hektare tanaman sawit milik Sawindo berada di luar IUP dan HGU perusahaan tersebut," kata Abdul Fatah saat pembahasan aktivitas pengelolaan kebun kelapa sawit di luar IUP dan HGU di Pangkalpinang, Selasa ( 9/1/2019).

Pada pembahasan aktivitas pengelolaan kebun kelapa sawit di luar IUP dan HGU dihadiri Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Babel, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Bangka Barat, PT Sawindo, kepala desa dan masyarakat Kabupaten Bangka Barat.

Abdul Fatah mengatakan masalah ini harus segera diselesaikan dengan baik, guna menghindari konflik antara perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

"Saya senang masyarakat peduli dan membahas masalah dengan bermusyarah, sehingga tidak ada lagi ganjalan dan masalah di lingkungan masyarakat," katanya.

Menurut dia masyarakat saat ini sangat reaktif dan preventif melihat suatu masalah, karena mereka tahu dan peduli terhadap lingkungannya.

"Persoalan-persoalan ini akan terangkat dan ada pihak-pihak tertentu yang membahas serta menyelesaikan masalah ini," katanya.

Ia menilai muncul masalah ini, karena belum adanya itikad baik dari perusahaan. Apakah ini masalah ketidaktahuan atau suatu kesengajaan para pengembang.

"Masalah ini merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi untuk menyelesaikannya. Untuk itu diharapkan perusahaan untuk mematuhi aturan berlaku, sehingga masalah ini terselesaikan dengan baik," ujarnya.(*)


 


 

loading...

#

Sebelumnya

Hari pertama masuk kantor, setengah ASN di Jayawijaya membolos

Selanjutnya

151 rekening penunggak pajak di Palembang diblokir

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34144x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 20575x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17883x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe