Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Tingkat kemiskinan nasional turun tapi Papua Dan Maluku masih termiskin
  • Selasa, 09 Januari 2018 — 17:42
  • 3205x views

Tingkat kemiskinan nasional turun tapi Papua Dan Maluku masih termiskin

Selain itu, dia menyebutkan tingkat kemiskinan di kedua pulau itu sudah lama sangat tinggi sehingga penurunan kemiskinan yang terjadi sekarang dinilai belum bisa menandingi kemiskinan yang rendah, seperti di Kalimantan.
Masyarakat Distrik Wame, Jayawijaya saat mendatangi kantor bupati tanyakan dana desa-Jubi/Islami
Editor :

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Nabire, Jubi– Awal tahun 2018 dibuka dengan berita baik oleh Badan Pusar Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa tingkat penduduk miskin Indonesia periode Maret-September 2017 menurun sebesar 10,21 persen atau turun 1,19 juta jiwa dari 27,77 juta orang pada Maret menjadi 26,58 orang pada bulan September.

Namun, Kepala BPS Suhariyanto menekankan bahwa persentase penduduk miskin tertinggi masih berada di kawasan timur Indonesia. "Tepatnya di wilayah Maluku dan Papua," kata dia dalam jumpa pers yang dilakukan di kantornya, Jakarta, Selasa (2/1/2017) seperti dilansir Tempo.co Rabu (3/1).

Persentase kemiskinan di kedua pulau tersebut mencapai 21,23 persen. Sedangkan pulau dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Kalimantan sebesar 6,18 persen.

Infrastruktur, transfer daerah dan bantuan sosial

Menurut Suhariyanto salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya persentase tersebut adalah infrastruktur.  Selain itu, dia menyebutkan tingkat kemiskinan di kedua pulau itu sudah lama sangat tinggi sehingga penurunan kemiskinan yang terjadi sekarang dinilai belum bisa menandingi kemiskinan yang rendah, seperti di Kalimantan.

Hal itu dibenarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan ketertinggalan di Pulau Maluku dan Papua sudah terjadi cukup lama. "Jadi, kalau tiga tahun Presiden berfokus mengentaskan kemiskinan di sana, tentu belum bisa menutupi ketertinggalan yang cukup lama ini," ujarnya seperti dikutip Tempo.co.

Solusinya, menurut Menkeu, pemerintah akan meneruskan upaya yang sudah dilakukan selama ini, yaitu transfer ke daerah dan bantuan sosial. Pemerintah juga telah mengubah skema dana desa. Daerah dengan orang miskin yang lebih banyak dan indeks kemiskinan yang lebih dalam akan mendapatkan dana lebih besar, kata Menkeu.

Kata Suhariyanto seperti dikutip CNN Indonesia (3/1/2017) penurunan itu dapat terjadi karena stabilnya harga-harga bahan pangan, di mana inflasi tercatat 1,45 persen sepanjang enam bulan tersebut.

Tak hanya itu, bantuan pemerintah seperti beras untuk masyarakat sejahtera (rastra) hingga Program Keluarga Harapan (PKH) juga ikut berkontribusi. Menurut dia, distribusi rastra kepada 30 persen rumah tangga antara Mei hingga Agustus lalu berkontribusi pada penuruan itu.

“Selain itu, PKH juga berkontribusi besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Makanya, kami juga sangat mendukung, jika penerima PKH ini ditingkatkan kembali di tahun depan,” paparnya.

Mengutip data BPS, menurut catatan CNN Indonesia perbaikan pendapatan bukanlah penyumbang utama membaiknya tingkat kemiskinan. Karena di saat upah riil buruh tani meningkat 1,05 persen dalam waktu enam bulan,, di saat yang bersamaan upah riil buruh bangunan malah turun 0,66 persen.

Hal ini pun tercermin dari laju penurunan kemiskinan di desa yang jauh lebih cepat dibanding perkotaan. Sejak Maret 2016, tingkat kemiskinan di desa berhasil diredam sebesar 0,67 persen. Sementara dalam periode yang sama, tingkat kemiskinan di kota hanya bisa redup 0,53 persen.

Menurun, tapi tidak berkelanjutan
Peneliti Institute for Developtment Economic and Finance (INDEF) Eko Listyanto kepada CNN Indonesia (3/1) menyatakan jika penurunan tingkat kemiskinan ini bisa sinambung dalam waktu lama. Pasalnya, pengentasan kemiskinan tak menyentuh hingga sisi fundamentalnya.

Ia menuturkan, penurunan tingkat kemiskinan itu lebih banyak dipengaruhi oleh pengendalian inflasi dan juga kebijakan anggaran pemerintah. Kebijakan ini sebetulnya baik-baik saja, tetapi berisiko tinggi.

Sebab, andaikan inflasi tak terkendali dan pemerintah tak punya anggaran lagi untuk sebar-sebar bantuan, ia yakin tingkat kemiskinan Indonesia bisa meroket tajam lagi.

“Secara umum, pendorong dari adanya penurunan tingkat kemiskinan ini karena pemerintah memberikan fasilitas, bukan pemerintah menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan membuat angka kemiskinan turun permanen,” kata dia.

Menurut Eko, oleh sebab itulah kemiskinan seharusnya dibasmi dengan kebijakan jangka panjang, seperti penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Selain ampuh mengerek pendapatan, kebijakan ini juga membuat masyarakat golongan pendapatan bawah tidak makin terlena dengan guyuran bantuan pemerintah.

Penyaluran dana desa di Kabupaten Yahukimo - Dok. Jubi

Penyelewengan dana desa di Papua
Saat skema dana desa dianggap sebagai salah satu solusi penurunan angka kemiskinan, hal itu tampaknya belum berlaku di Papua.

Sepanjang 2017 tercatat kasus-kasus penyelewenangan dana desa yang dapat dipantau dan terlaporkan terjadi di banyak tempat di kedua provinsi Papua.

Akhir September 2017 lalu, Kapolda Papua, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar, seperti telah diberitakan tabloidjubi.com, mengatakan bahwa tim Polda sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan penyimpangan dana desa di dua kabupaten yakni Tolikara dan Pegunungan Bintang.

Potensi kerugian negara dari penyelewenangan kedua kabupaten tersebut mencapai Rp. 3,5 miliar. Penyimpangan meliputi tindakan pemanfaatan dana desa tak sesuai peruntukan (kasus di Tolikara) dan oknum desan yang melakukan pemotongan dana tersebut saat disalurkan ke kampung-kampung (kasus di Pegunungan Bintang).

Hal itu sudah disadari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo sejak pertengahan Agustus 2017 lalu. Saat itu, seperti dilansir CNN Indonesia, dia mengatakan tiga daerah di Indonesia berpotensi paling besar menyelewengkan dana desa, yakni: Sumatera Utara, Madura dan Papua bagian pegunungan.

Walau sudah disadari, namun belum ada pihak-pihak dan skema tertentu yang efektif untuk mengawasi berjalannya pemanfaatan dana desa di kedua provinsi di Papua.(*)

loading...

Sebelumnya

Pilkada serentak nasional menelan anggaran Rp 11,9 triliun

Selanjutnya

Pemprov dan tiga kementrian tandatangani kesepakatan 10 persen saham Freeport

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34140x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 20488x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17846x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe