Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. OPD Kota Jayapura dirampingkan
  • Selasa, 09 Januari 2018 — 21:56
  • 1575x views

OPD Kota Jayapura dirampingkan

Perampingan  sesuai dengan amanat wali kota yang  menggabungkan beberapa dinas dan mulai berlaku Januari 2018.
Kepla Badan Kepegawaian dan Pnedidikan Kota Jyapura, Robert Johan Betaubun ketika diwawancarai wartawan di halaman balai kota Jayapoura - Jubi
Hengky Yeimo
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kota Jayapura  bakal merampingkan sejumlah organsiasi perangkat daerah (OPD ) seperti dinas dan badan layanan publik disatukan dalam satu kelembagaan.  Perampingan  sesuai dengan amanat wali kota yang  menggabungkan beberapa dinas dan mulai berlaku Januari 2018.

“Kami telah maping dan akan merapingkan dinas tersebut sesui arahan wali Kota Jayapura,” kata Kepala Badan kepegawaian daerah Kota Jayapura, Robert Johan .

Robert mengatakan  bagian Keuangan dan Bagian Pembangunan sudah dihapus, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup bergabung dengan Dinas Kebersihan. Dinas Perumahan dan Pemukiman bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan bergabung dengan Dinas Pertanian.

“Peleburan dan penggabungan ini dilakukan sesuai dengan permempan nomor 18 tahun 2014 tetang perangkat organisasi daerah dan juga sesuai dengan perintah walikora Jayapura,” kata Robert menjelaskan. 

Menurut dia, status kepegawaian juga disesuaikan dengan nomenklatur kepala daerah, sedangkan hasil mapingya tinggal  diserahkan kepada Wali Kota Jayapura untuk penentukan.

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2011, pasal 1  mengatakan pemilihan Dnas dan badann ditunjuk lewat keputusan kepada daerah berdasarkan kompetensinya. “Untuk pemindahan ASN dari dinas dan badan yang dilebur ini sudah diarahkan oleh bapak walikota Benhur Tomi Mano sehingga akan disesuikan,” katanya.

Wali kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, mengatakan  agar masing-masing OPD untuk tidak mengutak-atik DPA, kecuali kegiatan rutin dan gaji pokok ASN.

“Tim Panitia Seleksi dari kalangan akademisi sebanyak 7 orang yang terdiri dari masyarakat dan beberapa ahli, sedang melakukan tahapan pengawasan sesuai aturan yang berlaku bagi ASN,” katanya.  (*)

loading...

Sebelumnya

MRP Fokus selamatkan tanah dan rakyat Papua

Selanjutnya

Uncen Refleksi 40 tahun berdirinya antropologi di Papua

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34423x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23031x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18981x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe