Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Sumatera
  3. Oknum aparat lindungi tambang ilegal
  • Kamis, 11 Januari 2018 — 20:35
  • 1408x views

Oknum aparat lindungi tambang ilegal

Penertiban tambang timah ilegal di hutan lindung Matras Kabupaten Bangka tidak berjalan dengan baik, karena tim gabungan berbenturan dengan oknum aparat yang melindungi aktivitas tambang tersebut.
Ilustrasi. Pixabay.com/Jubi
ANTARA
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Pangkalpinang, Jubi - Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan oknum aparat kendala dalam menertibkan tambang timah ilegal di kawasan hutan lindung, sehingga memperparah kerusakan hutan di daerah itu.

"Selama ini penertiban tambang ilegal di kawasan hutan lindung kurang optimal, karena tambang-tambang tersebut dilindungi oknum aparat," kata Plt Kepala Dishut Kepulauan Babel Marwan di Pangkalpinang, Kamis, (11/1/2018)

Penertiban tambang timah ilegal di hutan lindung Matras Kabupaten Bangka tidak berjalan dengan baik, karena tim gabungan berbenturan dengan oknum aparat yang melindungi aktivitas tambang tersebut.

Selain itu, penertiban tambang ilegal di kawasan hutan produksi bekas penambangan PT Kobatin, tim gabungan Polri, TNI dan Satpol PP juga terkendala oknum aparat.

"Kami cukup kewalahan dalam menertibkan tambang ilegal ini, karena sering berbenturan dengan oknum aparat," katanya.

Marwan mengatakan untuk menertibkan tambang ilegal ini diperlukan komitmen yang kuat seluruh instansi aparatur pemerintah, sehingga penertiban tambang ini dapat berjalan dengan optimal.

"Kami berharap masing-masing instansi aparatur pemerintah mendukung program pemerintah provinsi memberantas tambang-tambang ilegal, sehingga hutan ini betul-betul terlindungi dari aktivitas tambang, penebangan kayu dan lainnya yang merusak kelestarian lingkungan hutan," katanya.

Menurut dia berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, memprioritas penegakan dan penertiban tambang ilegal di kawasan hutan lindung dan produksi, namun masih banyak pihak yang tidak memprioritas penertiban tambang di hutan produksi.

"Hutan produksi ini boleh ditambang, namun harus ada prosedur perizinan yang harus ditempuh. Selama ini banyak oknum-oknum yang menjadikan celah untuk menambang timah secara ilegal di kawasan hutan produksi ini," katanya. (*)


 

 

 

 

 

 

 

loading...

#

Sebelumnya

Aceh Tamiang ingin bangun bandara internasional

Selanjutnya

Daratan Pulau Tikus kian menyusut

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34144x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 20591x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17886x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe