Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. KPU minta DPRP tidak menahan berkas keaslian Cagub
  • Jumat, 12 Januari 2018 — 22:49
  • 1236x views

KPU minta DPRP tidak menahan berkas keaslian Cagub

 Verifikasi keaslian bakal pasangan calon merupakan kewenangan MRP, sesuai undang-undang Otsus Papua.
Ketua KPU Papua, Adam Arisoi menyerahkan verkas verifikasi keaslian orang Papua bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua kepada Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai, Jumat (12/1/2018) - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Ketua KPU Papua, Adam Arisoi berharap, DPR Papua (DPRP) menahan berkas keaslian orang Papua pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur ke Majelis Rakyat Papua (MRP).

MRP akan memverifikasi faktual pascadiserahkan KPU ke DPRP.

"Kami harap ini dipercepat diserahkan ke MRP, saat kami serahkan ini ke DPRP. Jangan ditahan lama-lama di DPRP," kata Adam Arisoi usai menyerahkan berkas ke DPRP, pada , Jumat (12/1/2018).

Menurut dia  verifikasi keaslian bakal pasangan calon merupakan kewenangan MRP, sesuai undang-undang Otsus Papua. "Memang kami revisi jadwal secara nasional, karena Papua ada kekhususan sehingga kami masukkan verifikasi terhadap keaslian orang Papua,” kata Adam menambahkan.

Penyerahkan dokumen biodata para bakal calon itu diharapkan segera ditindaklanjuti, apa lagi undang-undang sudah mengatur tugas setiap lembaga, sehingga, tanggung jawab itu harus dilaksanakan.

Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai yang mewakili pimpinan DPRP menerima berkas dari KPU,  mengatakan  pemilihan gubernur Papua berbeda dengan daerah lain, karena ada tiga lembaga yang berperan yakni KPU, DPRP dan MRP.

"Undang-undang Otsus memberikan kewenangan kepada DPRP, sehingga DPRP tindaklanjuti degnan perdasus no 6 tahun 2011, dan sudah dilaksanakan selama dua periode,” kata Ruben.

Menurut dia ada tahapan yang dilakukan di DPR Papuadi antaranya  DPRP telah membentuk pansus Pilgub yang segera menyusun jadwal kerja disesuaikan dengan jadwal KPU Papua. (*)

loading...

Sebelumnya

Pilkada serentak, sejumlah calon di daerah mulai bermunculan

Selanjutnya

Legislator Papua ajak lembaga terkait menata ulang izin pertambangan

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23401x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19119x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15623x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12652x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe