Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Eksekutif diingatkan tidak terlambat serahkan DIPA
  • Selasa, 16 Januari 2018 — 16:17
  • 917x views

Eksekutif diingatkan tidak terlambat serahkan DIPA

"Kami harap DIPA segera diserahkan, karena belajar dari tahun anggaran lalu, salah satu penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran, karena penyerahan DIPA terlambat," kata Thomas kepada Jubi, Selasa (16/01/2018).
Ilustrasi pengerjaan infrastruktur di Papua - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Rabu, 19 Desember 2018 | 06:43 WP
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Anggota Fraksi Demokrat DPR Papua, Thomas Sondegau berharap, eksekutif segera menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Papua tahun ini, sehingga organisasi perangkat daerah (OPD) dapat segera melaksanakan program kerja, agar tidak berdampak pada penyerapan anggaran seperti tahun sebelumnya.

"Kami harap DIPA segera diserahkan, karena belajar dari tahun anggaran lalu, salah satu penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran, karena penyerahan DIPA terlambat," kata Thomas kepada Jubi, Selasa (16/01/2018).

Katanya, jika DIPA terlambat diserahkan, akan mempengaruhi proses lelang pekerjaan di OPD. Bahkan tahun anggaran 2017, ada proyek yang gagal lelang.

"Kalau DIPA secepatnya diserahkan, mungkin Februari atau Maret 2018, proses lelang pekerjaan di OPD sudah dapat dilakukan, dan program nonfisik dalam dilaksanakan," ujarnya.

Katanya, disayangkan jika sampai penyerapan anggaran tidak maksimal, karena dana yang mestinya dipakai untuk program di daerah, harus dikembalikan ke kas negara.

"Salah satu pekerjaan fisik yang harus dikejar adalah pembangunan venue PON XX, jembatan Hamadi ke Holtekamp dan jalan lingkar dari Entrop ke Skyland di Kota Jayapura," katanya.

Ketua DPR Papua (DPRP), Yunus Wonda mengatakan, hasil persentasi tim anggaran Pemprov Papua terkait hasil evaluasi APBD Papua tahun anggaran 2018 di Kementerian Dalam Negeri, tidak begitu banyak hal yang dicoret.

"Hanya satu dua saja. Ini menandakan penyusunan APBD Papua tahun ini cukup baik, kami harap DIPA segera dilakukan," kata Wonda akhir pekan lalu.

Katanya, jika DIPA secepatnya diserahkan, maka berbagai program dapat segera dilaksanakan.

"Ya, minimal Februari semua kegiatan dapat dilaksanakan," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Diisukan pakai ijazah palsu, JWW: terima kasih mempopulerkan saya

Selanjutnya

Tupoksi legislator Otsus tunggu surat keputusan DPRP

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23631x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19264x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15696x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12766x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe