Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Lambatnya pengalihan hambat pembayaran gaji guru SMA SMK
  • Kamis, 18 Januari 2018 — 19:43
  • 1325x views

Lambatnya pengalihan hambat pembayaran gaji guru SMA SMK

Peralihan pengelolaan SMA dan SMK ke provinsi, seharusnya dilakukan pada Januari 2017.
Ilustrasi, gaji guru, Jubi/dok
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Lambatnya pengalihan tangung jawab personil, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D) SMA dan SMK dari kabupaten ke provinsi Papua menghambat pembayaran gaji guru. Peralihan pengelolaan SMA dan SMK ke provinsi, seharusnya dilakukan pada Januari 2017.

“Sehingga di 2018 tinggal menyempurnakan dan melengkapi administrasi,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda, kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (18/1/2018).

Saat  ini Dinas Pendidikan bersama Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Kepegawaian Nasional menyelesaikan SK peralihan, sebagai dasar pembayaran gaji di provinsi. Elias menyebutkan gaji guru masih menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten dan kota.

“Yang mana jangan hanya melihat UU Nomor 23, masih ada undang-undang tentang status kepegawaian, peraturan BKN dan yang mengatur keuangan,” kata Elias menambahkan.

Menurut dia, persetujuan BKN menjadi landasan gubernur menandatangani Surat Keputusan (SK) status pengalihan pegawai dari kabupaten dan kota ke provinsi.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Protasius Lobia, mengatakan bulan ini gaji guru masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Sebab  transfer DAU gaji guru masih ke kabupaten dan kota,” kata Protasius.

Ia menegaskan gaji guru bulan ini masih di kabupaten dan kota hingga ada persetujuan status pegawai dari BKN turun. “Dan SK gubernur tentang status kepegawaian diahlihan ke provinsi baru gajinya dibayar provinsi," kata Protasius menjelaskan.

Protasius mengakui pengalihan status kepegawaian guru SMA dan SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi berdampak pada pembayaran gaji guru, sehingga harus diperhitungkan secara baik. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Papua gunakan 10 hektare lahan pembibitan sapi

Selanjutnya

Papua siapkan LPJ akhir jabatan Gubernur

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 33969x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18247x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17331x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe