Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Mahalnya mahar politik, pembelajaran buruk kepada masyarakat
  • Kamis, 18 Januari 2018 — 20:30
  • 1476x views

Mahalnya mahar politik, pembelajaran buruk kepada masyarakat

"Selama saya jadi pengawas pemilu, mahar politik identik banyak terjadi di tingkat DPP partai, karena penentuan B1KWK-nya di DPP," kata Anugrah.
Ilustrasi parpol - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Rabu, 19 Desember 2018 | 06:43 WP
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, mahalnya mahar yang harus dibayar para bakal calon kepala daerah kepada partai politik (parpol) demi mendapat dukungan dalam pemilukada, merupakan pembelajaran buruk kepada masyarakat.

Ia khawatir, jika kondisi ini terus berlanjut, ke depan masyarakat tidak lagi kritis dalam melakukan kontrol sosial kepada para pasangan kepala daerah.

"Kalau misalnya nanti kepala daerah korupsi, masyarakat akan maklum, dengan alasan wajar karena harus punya uang banyak untuk kembali ikut pemilukada, atau mengembalikan modal yang dihabiskan saat mencalonkan diri," kata Kadepa kepada Jubi, Kamis (18/01/2018).

Menurut anggota Komisi I DPR Papua bidang politik dan pemerintahan itu, meski para pengurus parpol menyatakan tidak ada mahar, namun hal itu hanya sekadar di mulut. Kandidat tetap akan mengeluarkan dana ratusan juta hingga belasan bahkan puluhan miliar.

"Ini satu tantangan. Sistem politik kita di Indonesia harus diatur, khususnya Papua. Tidak ada partai gratis di republik ini untuk mengusung kandidat tertentu," ujarnya.

Katanya, kini parpol tidak lagi melihat latar belakang bakal calon yang akan diusungnya dalam pemilukada. Kedekatan dan dukungan dari masyarakat bukan lagi hal utama parpol.

"Meski punya visi misi baik, mendapat dukungan dari masyarakat, tapi kalau tidak punya uang, tidak akan diusung. Kalau kandidat datang ke parpol, bukan visi misi yang utama, tapi berapa uangnya. Bahkan demi uang parpol berani mengeluarkan rekomendasi untuk dua hingga tiga kandidat," katanya.

Komisioner Bawaslu Papua, Anugrah Pata mengatakan, pihaknya memang diberi kewenangan melakukan pengawasan terkait mahar politik. Namun di Papua, bawaslu belum menemukan indikasi atau ada laporan terkait mahar politik itu.

"Selama saya jadi pengawas pemilu, mahar politik identik banyak terjadi di tingkat DPP partai, karena penentuan B1KWK-nya di DPP," kata Anugrah.

Menurutnya, mahar partai ini memang ranah pengurus parpol di pusat, sehingga transaksi politik lebih banyak terjadi di tingkat pengurus DPP.

"Ya, ini karena terkait rekomendasi partai atau B1KWK. Itu yang diperebutkan bakal calon," ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Kata legislator, petahana cenderung halalkan berbagai cara

Selanjutnya

Laporan kekayaan bakal calon terkadang dinilai tak masuk akal

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23631x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19264x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15696x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12766x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe