Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. ASN harus netral hadapi Pilkada
  • Minggu, 21 Januari 2018 — 18:08
  • 1283x views

ASN harus netral hadapi Pilkada

Sikap netral itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah tentang netralitas ASN.
ASN Papua - Jubi/dok
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi Papua harus netral dalam menghadapi Pilkada 2018. Sikap netral itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah tentang netralitas ASN.

"Untuk itu saya imbau ASN taati aturan itu dengan tetap menjaga netralitas, sehingga tidak ada dampak negatif," kata Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri kepada wartawan, di Jayapura, Minggu (21/1/2018).

Menurut dia, saat menjelang pemilihan gubernur maupun bupati, ASN harus bisa ikut menjaga keamanan, ketertiban dan rasa aman kepada masyarakat maupun sesama pegawai negeri. "Hal ini harus dilakukan agar situasi aman dan kondusif benar-benar tercipta di Papua," ujar Elysa, menambahkan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, Nicholaus Wenda, mengatakan hal yang sama karena sudah diatur dalam undang-undang tentang ASN. “Yang namanya PNS tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik dan alat kepentingan politik," kata Wenda.

Ia meminta agar tidak ada ASN maupun PNS aktif yang mengikuti dan terlibat politik praktis, bahkan yang maju menjadi calon kepala daerah harus berhenti terlebih dulu dari kedudukannya dalam instansi pemerintahan manapun.

"Yang dilarang itu seperti mengikuti proses kampanye lalu mendukung salah satu calon tertentu, memperlihatkan keberpihakannya pada calon tertentu dalam kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan atas nama instansi dan negara," katanya.

Imbauan yang dialukan itu tidak hanya berlaku bagi ASN di provinsi Papua saja, tetapi berlaku bagi semua pegawai yang mengabdi di seluruh kabupaten dan kota. (*)

loading...

Sebelumnya

SKPD diminta siapkan laporan bahan pemeriksaan BPK

Selanjutnya

OPD diminta memulai program kerja

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34187x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 21174x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18092x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe