Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pimpinan OPD diminta tak meninggalkan Papua tanpa izin gubernur
  • Senin, 22 Januari 2018 — 16:29
  • 631x views

Pimpinan OPD diminta tak meninggalkan Papua tanpa izin gubernur

Hal itu terkait Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang memeriksa sejak awal, sehingga SKPD dan OPD wajib memberi dukungan penuh agar proses audit yang dilakukan berjalan sesuai harapan.
Pimpinan OPD di pemprov Papua - Dok.Jubi
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Rabu, 19 Desember 2018 | 06:43 WP
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintahan provinsi Papua diminta tidak meninggalkan tempat tugas tanpa seizin Gubernur dan Sekretaris Daerah. Hal itu terkait Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang memeriksa sejak awal, sehingga SKPD dan OPD wajib memberi dukungan penuh agar proses audit yang dilakukan berjalan sesuai harapan.

"Saya minta semua pimpinan OPD tidak meninggalkan tempat tugas, kecuali ada perintah dari gubernur atau saya," kata Hery, di Jayapura, Senin (22/1/2018).

Hery juga minta Inspektur Inspektorat, Kepala Keuangan dan Asisten I,II dan III terus memberikan laporan jika ada hal  yang menjadi hambatan OPD. “Agar bisa dilihat dengan baik secara bersama,” ata Hery menjelaskan.

OPD diminta tak takut maupun gentar dalam melaksanakan tugas jika sudah sesuai dengan Tupoksi yang diembankan ini dan sesuai aturan.

Ketua Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Papua, Subekti, menyatakan tugas BPK memeriksa laporan keuangan daerah yang bertujuan memberikan opini apakah laporan yang disajikan pemerintah daerah sudah sesuai atau belum.

"Jadi kami akan menilai apakah laporan yang disajikan itu sudah sesuai dengan standar,  diungkapkan sepenuhnya tanpa ada yang ditutupi” kata Subekti.

Menurut dia, apakah tugas dan kinerja sudah dikelola sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan ditata-usahakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian internal yang memadai.

BKPK juga akan mengevaluasi terhadap temuan  yang sudah  terjadi, dengan harapan di 2018 bisa lebih baik lagi. "Kalau pun ada namanya berbuat biasanya ada kesalahan tak sampai kepada batasan material yang nanti akan sangat berpengaruh terhadap pemberian opini," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

OPD diminta memulai program kerja

Selanjutnya

Papua masih validasi data kematian anak di Asmat

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23634x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19267x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15697x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12769x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe