Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Mahalnya mahar parpol, partai lokal dirasa bisa menjadi alternatif
  • Selasa, 23 Januari 2018 — 18:10
  • 880x views

Mahalnya mahar parpol, partai lokal dirasa bisa menjadi alternatif

“Ini adalah pendidikan demokrasi kurang baik dan mematikan potensi di daerah. Ada kandidat yang benar-benar didukung masyarakat, tapi karena mahar, dia tidak lolos,” ujarnya.
Ilustrasi gedung DPR Papua – Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota badan legislasi (baleg) DPR Papua, Natan Pahabol mengatakan, partai politik (parpol) lokal dapat menjadi alternatif bakal calon kepala daerah, saat parpol nasional menentukan mahar yang mahal untuk kursi DPRD.

“Kalau ada parpol lokal, sangat bermanfaat menyeleksi sosok yang akan dicalonkan dalam pilkada, dengan melihat rekam jejak kandidat itu. Seperti apa kandidat itu di mata masyarakat dan bagaimana pengaruhnya di masyarakat,” kata Natan kepada Jubi, Selasa (23/01/2018).

Ia mengatakan, jika hanya berharap pada parpol nasional, yang keputusannya ada pada pengurus DPP, sulit memunculkan figur yang benar-benar didukung masyarakat, karena rekomendasi dukungan parpol akan bermuara pada mahar politik.

“Ini adalah pendidikan demokrasi kurang baik dan mematikan potensi di daerah. Ada kandidat yang benar-benar didukung masyarakat, tapi karena mahar, dia tidak lolos,” ujarnya.

Menurutnya, Papua salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekhususan. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, pembentukan parpol lokal diberikan ruang.

Namun meski DPR Papua telah mengesahkan peraturan daerah khusus (perdasus) parpol lokal Papua beberapa waktu lalu, tapi pengesahan itu ditolak Kementerian Dalam Negeri.

“Kalau saja sudah ada parpol lokal, ketika ada agenda politik semisal pilgub, pilkada kabupaten (kota) atau pemilihan legislatif dapat ikut berkompetisi mengusung kandidatnya,” ucapnya.

Ketua KPU Papua, Adam Arisoi mengatakan, harus ada mekanisme yang jelas dalam undang-undang dan peraturan KPU terkait parpol lokal. Tanpa ada acuan hukum, KPU tidak dapat melangkah.

“Yang namanya partai harus ada dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, kalau sudah ada, gampang. Regulasinya kan peraturan KPU, tetap sistem nasional cuma kan ini bentuk lokal,” kata Adam.

Menurutnya, di Aceh, parpol lokal memiliki tiga kekuatan hukum yakni undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah provinsi. Ketika didorong ke DPR RI, dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

“Jika sudah masuk dalam undang-undang pemilu, KPU akan mengakomodir, dan dengan sendirinya peraturan KPU (PKPU) akan keluar. Sistem nasional tapi verifikasinya lokal,” ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Kata ketua pansus, DPRP tak menghambat tahapan pilgub Papua

Selanjutnya

DPRP akan ajak MRP dorong pengakuan terhadap parpol lokal

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34005x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18459x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17477x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe