Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. SAMNP menilai Pemkot Jayapura masih lindungi pengusaha minol
  • Rabu, 24 Januari 2018 — 18:44
  • 890x views

SAMNP menilai Pemkot Jayapura masih lindungi pengusaha minol

"Pemkot sendiri tidak mau berkoordinasi dengan kami, sehingga SAMNP mendata sendiri korban akibat minol. Pemkot harus bertanggung-jawab atas meninggalnya sejumlah orang akibat minol," katanya.
Penyerahan hasil sitaaan minol oleh SAMNP kepada Satpol PP Pemprov Papua - Jubi/Dok.SAMNP
Agus Pabika
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Solidaritas Anti Miras dan Narkoba Papua (SAMNP), menilai surat edaran yang dikeluarkan Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, dalam menanggapi razia minuman beralkohol (minol) yang selama ini dilakukan SAMNP, bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Nomor 15 Tahun 2013.

Ketua SAMNP, Yulianus Mabel, mengatakan surat edaran wali kota tersebut, menyatakan perlunya koordinasi dari pihak SAMNP dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura. Pernyataan tersebut terkesan pemkot masih melindungi para pengusaha minol di Kota Jayapura.

"Kami berpendapat pemkot masih melindungi pengusaha minol, dengan dalil mengeluarkan aturan yang malah bertentangan dengan aturan Pemprov Papua. Berdasarkan Perda Pemprov Papua Nomor 15 Tahun 2013, pemprov berkomitmen minol tidak perlu ada di Papua," katanya, Selasa (23/01/2018). 

Lanjut Yulianus, padahal SAMNP telah memasukkan surat pemberitahuan tentang rencana razia minol, bernomor 03/JPR/SAMNP/2018 tanggal 08 Januari 2018. Namun langkah tersebut dianggap pemkot sebagai tindakan yang melawan hukum.

"Pemkot sendiri tidak mau berkoordinasi dengan kami, sehingga SAMNP mendata sendiri korban akibat minol. Pemkot harus bertanggung-jawab atas meninggalnya sejumlah orang akibat minol," katanya.

Surat pemberitahuan dari SAMNP, kata dia, dibalas pemkot pada 18 Januari 2018, dengan menyebutkan surat pemberitahuan tentang rencana razia minol yang akan dilakukan SAMNP, melawan hukum jika mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2010.

"Menurut perda itu razia minol sudah menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Karena itu diharapkan, sebaiknya SAMNP berkoordinasi dengan penegak hukum, dan tidak bertindak sendiri," katanya.

Diketahui, surat edaran mengenai larangan razia minol dari SAMNP, dikeluarkan Plh Sekretaris Daerah, Frans Pekey, mewakili Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, dengan tembusan Ketua DPRD Kota Jayapura, Kapolresta Kota Jayapura, dan Dandim 1701 Jayapura. (*)

loading...

Sebelumnya

Penyair Papua kecam klaim sastra untuk kepentingan tertentu

Selanjutnya

Kapal perang Perancis berlabuh di pelabuhan Jayapura

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 33964x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18232x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17321x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe