Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Penkes
  3. KLB masih terjadi di tanah Papua, LSM : di mana dana Otsus?
  • Rabu, 24 Januari 2018 — 19:19
  • 1352x views

KLB masih terjadi di tanah Papua, LSM : di mana dana Otsus?

Dana Otsus penting untuk melihat dan menjawab pertanyaan kenapa sepanjang 10 tahun terakhir ini seringkali terjadi KLB seperti campak dan gizi buruk.
Warga Asmat saat diperiksa dan diobati dalam layanan kesehatan masal – Jubi/Doc Humas Polda Papua
Abeth You
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Nabire, Jubi - Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk yang merenggut sekitar 63 anak di Kabupaten Asmat dan sekitar 43 jiwa anak di Kabupaten Nduga, menimbulkan sejumlah kalangan mempertanyakan dana otonomi khusus. Dana Otsus yang besar itu salah satunya untuk pelayanan sektor kesehatan.

“Dana Otsus penting untuk melihat dan menjawab pertanyaan kenapa sepanjang 10 tahun terakhir ini seringkali terjadi KLB seperti campak dan gizi buruk,” kata Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, Jubi, kepada Rabu, (24/1/2018).

Yan menyebutkan KLB itu tak relevan dengan kebijakan Otsus karena selain sering, juga menimbulkan korban meninggal. “Jumlah korbanya tak sedikit, puluhan itu tak sesuai dengan berbagai pandangan dan pernyataan pejabat bahwa Otsus menggelontorkan dana besar,” kata Yan menambahkan .

Menurut dia, penggunaan dana Otsus layak dikritisi dan dievaluasi karena hak atas pembangunan adalah salah satu hak asasi manusia (HAM) dan hak dasar yang juga dimiliki oleh orang asli Papua (OAP) sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang dilindungi UUD 1945.

Ia menuding persoalan menejemen dan sistem pengelolaan kegiatan dalam kontkes pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi rakyat asli Papua buruk.  Hal itu dibuktikan pengalaman sejak tahun 1950, dinas kesehatan di Papua selalu gagal menekan dan memberantas penyakit endemik yang  sering muncul. “Seperti malaria, framboesia, kusta dan kematian anak yang tinggi,” katanya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengakui  penyaluran dana kesehatan ke tiap kabupaten cukup besar,  namun penggunaannya dinilai belum maksimal. Dengan kondisi itu ia meminta Dinas Kesehatan di Papua  menginventarisasi kematian orang asli Papua (OAP).

“Dengan mendata nama, keluarga, dan distrik asal,” kata Enembe .

Enembe juga mempertanyakan kinerja Bupati di tengah dana kesehatan cukup besar di setiap kabupaten.  “Selain dana 15 persen Otsus, kemudian ditambah KPA dan Kartu Papua Sehat, dan dari APBN juga banyak yang turun, tetapi kenapa kasus kematian masih sering terjadi?" katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

RSUD Paniai krisis obat, ini jawaban dinas kesehatan

Selanjutnya

Lukas Enembe: Dana yang turun banyak, orang Papua yang meninggal banyak

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34257x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 22196x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18559x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe