Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lapago
  3. DPRD Jayawijaya buka paripurna masa sidang I 2018
  • Kamis, 25 Januari 2018 — 18:35
  • 857x views

DPRD Jayawijaya buka paripurna masa sidang I 2018

Sidang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban bupati (LKPJ) dan juga sejumlah Raperda non APBD 2018.
Pembukaan rapat paripurna masa sidang I DPRD Jayawijaya-Jubi/Islami
Islami Adisubrata
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Wamena, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijayatelah membuka rapat paripurna masa sidang pertama tahun 2018. Sidang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban bupati (LKPJ) dan juga sejumlah Raperda non APBD 2018.

“Sebelum melaksanakan semua proses persidangan sampai dengan akhir tahun, di awal tahun ini dilaksanakan paripurna pembukaan masa sidang DPRD,” kata Ketua DPRD Jayawijaya, Taufik Petrus Latuihamallo, Kamis (25/1/2018).

Ia berharap LKPJ sesuai ketentuan di masa sidang I karena masa sidang itu sampai dengan April 2018. “Kami harap LKPJ ini juga tidak harus menunggu audit BPK karena LKPJ tidak berkaitan dengan pemeriksaan BPK,” kata Taufik menambahkan.

Selain itu pembahasan di DPRD, LKPJ hanya bersifat rekomendasi dari DPRD terkait apa yang ditemukan oleh DPRD. Termasuk rekomendasi yang mengacu hasil kunjungan kerja yang menunjukan ada sejumlah kegiatan tidak sesuai .

Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo, mengatakan penyampaian LKPJ sesuai amanat undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. “Sebagaimana diatur pada pasal 69 ayat (1) yang menegaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ,” kata Walilo.

Pemkab Jayawijaya segera mendorong materi sehingga DPRD akan membahas laporan pertanggungjawaban bupati dalam satu tahun anggaran. “Materi sebagian sudah siap tinggal menunggu tanda tangan bupati,” kata Walilo menambahkan.

Penyusunan LKPJ ini harus berdasarkan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka daerah.

Dalam masa sidang kali ini pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyampaikan sejumlah Raperda,  antara lain tentang penyelenggaraan e-government, rencana strategi induk Masterplan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

 “Ada 10 Raperda yang kami ajukan ke DPRD di masa sidang kali ini,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Gaji dan tunjangan guru di Jayawijaya terbayarkan

Selanjutnya

DPRD Jayawijaya diminta membentuk Pansus Pilkada

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34002x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18420x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17461x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe