Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Kekhawatiran sosial, politik, dan ekonomi jelang refendum Kaledonia Baru
  • Jumat, 26 Januari 2018 — 11:09
  • 2529x views

Kekhawatiran sosial, politik, dan ekonomi jelang refendum Kaledonia Baru

Mengamati proporsi penduduk, Kanak mewakili kelompok etnis tunggal terbesar di wilayah ini. Namun, ketika membandingkan jumlah Kanak dengan total non-Kanak, penduduk asli adalah minoritas. Dinamika ini dapat menimbulkan ketegangan.
Kaledonia Baru -Lowy Institute/ Getty images
Elisabeth Giay
Editor : Zely Ariane

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Bulan lalu, setahun sebelum batas waktu referendum kemerdekaan dari Prancis, Perdana Menteri Prancis Édouard Philippe mengunjungi wilayah semi-otonom Kaledonia Baru.

Philippe cemas tentang potensi kerusuhan.

Pada bulan Oktober, delegasi khusus orang  Kaledonia Baru  mengungkapkan keprihatinan mereka kepada komite dekolonisasi PBB di New York. Menurut mereka, Perjanjian Noumea tidak diterapkan semestinya.

Masa lalu yang menyakitkan

Masyarakat Kaledonia Baru telah berjuang melewati banyak ketidakstabilan di masa lalu, contoh yang paling menonjol adalah évènement, seperti yang disebut masyarakat lokal pada tahun 1980-an.

Terlepas dari proses dekolonisasi di wilayah-wilayah di seluruh dunia, Pemerintah Prancis berhasil membatasi penentuan nasib sendir populasi Kanak selama tiga dekade hingga pemilihan umum wilayah itu  tahun 1984. Tahun itu, pemimpin independen yang berpengaruh Jean-Marie Tjibaou memproklamirkan penciptaan negara berdaulat.

Front pembebasan Kanak and Socialist National Liberation Front (FLNKS) bangkit melawan loyalis di wilayah tersebut, menyebabkan konflik antara etnis yang berbeda. Pada tahun 1988, kekerasan mencapai puncaknya dengan kematian 21 orang dalam sebuah krisis penyanderaan di Ouéva.

Kekerasan ini mendorong kedua belah pihak untuk membuka dialog, berujung pada penandatanganan Persetujuan Matignon-Oudinot pada tahun yang sama.

Kesepakatan ini menawarkan jaminan anggota kelembagaan dan ekonomi kepada orang Kanak serta merencanakan program pembangunan sepuluh tahun yang melahirkan pengesahan Perjanjian Noumea pada tanggal 5 Mei 1998.

Perjanjian Noumea disiapkan untuk memindahkan kuasa tertentu kepada pemerintah Kaledonia Baru yang terpilih secara lokal. Prancis mempertahankan lima kekuasaan (pertahanan, urusan luar negeri, mata uang, peradilan, dan ketertiban umum) sampai 2018, hingga penyelenggaraan referendum kemerdekaan.

Sumber ketidakstabilan

Potensi ketidakstabilan Kaledonia Baru yang berdaulat memiliki tiga dimensi: sosial, politik, dan ekonomi.

Pertama adalah masalah sosial. Berdasarkan sensus terakhir, Kaledonia Baru memiliki sekitar 268.000 jiwa. Kanak meliputi 39%, sementara orang-orang Eropa mengambil 27%. Populasi yang lainnya (populasi yang  merasa orang Kaledonia dan tidak berafiliasi dengan kelompok etnis lain yang diajukan) mewakili 20% populasi, diikuti oleh beberapa kelompok etnis yang lebih kecil.

Mengamati proporsi penduduk, Kanak mewakili kelompok etnis tunggal terbesar di wilayah ini. Namun, ketika membandingkan jumlah Kanak dengan total non-Kanak, penduduk asli adalah minoritas. Dinamika ini dapat menimbulkan ketegangan.

Kedua, situasi politik dan hukum wilayah itu kompleks. Perjanjian Noumea menghasilkan lanskap kelembagaan tertentu di Kaledonia Baru. Konstitusi Prancis harus dimodifikasi untuk menyusun ‘Ketentuan transisi berkaitan dengan Kaledonia Baru’, yang menghasilkan kondisi kewarganegaraan baru ‘New Caledonian’ yang distingtif dan unik.

Status kewarganegaraan khusus ini membatasi hak suara dalam referendum hanya untuk penduduk jangka panjang Kaledonia Baru. Hanya warga dengan masa tinggal sepuluh tahun sampai tahun 1998 dan keturunan mereka yang dapat berpartisipasi dalam referendum.

Hal ini juga menciptakan ketegangan di antara penduduk yang tinggal di pulau ini, banyak di antara mereka telah tiba di tahun-tahun sejak tahun 1998 dan berharap agar bisa menyalurkan pendapat mereka mengenai kedaulatan wilayah tersebut di masa depan.

Yang terakhir, ekonomi yang rapuh merupakan sumber ketidakstabilan yang berpengaruh di Kaledonia Baru, wilayah kaya akan sumber daya dengan hidrokarbon yang melimpah, persediaan ikan, dan sekitar seperempat dari cadangan nikel dunia.

Industri nikel adalah salah satu industri yang selama ini berperan penting penting dalam pengembangan ekonomi wilayah ini. Antara tahun 2004 dan 2014, harga logam yang relatif tinggi ini mendatangkan keuntungan ekonomi penting bagi Kaledonia Baru; namun, tiga tahun terakhir akibat turunnya harga global industri ini telah turut terkena dampak konsekuensi ekonominya.

Perekonomian Kaledonia Baru sekarang dalam keadaan buruk, mendorong ketergantungan finansial wilayah  ini kepada Prancis menjadi lebih tinggi.

Biaya pelayanan publik di Kaledonia Baru rata-rata mencapai 350 miliar CFP franc per tahun (AU$ 4,5 Miliar), setengah darinya dibayar oleh Pemerintah Pusat Prancis. Berbagai proyek infrastruktur telah dibiayai oleh Prancis dan/atau Uni Eropa untuk mempertahankan keberlanjutan ekonomi Kaledonia Baru.

Hari ini, dukungan dan bantuan keuangan Prancis  mencakup lebih dari 15% PDB teritori tersebut. Tanpa dukungan ini, akan sulit bagi Kaledonia Baru membiayai pelayanan publiknya sendiri dan untuk mempertahankan kontinuitas ekonominya. Hal ini, dengan sendirinya, bisa menyebabkan kecemasan di pulau ini.

Ketidakstabilan ini bukan hanya kekhawatiran bagi Prancis, tapi juga bagi masyarakat regional.

Bagi Australia dan Selandia Baru, wilayah Prancis ini sangat strategis. Selama beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah meningkatkan keterlibatannya dengan kawasan ini. Sebagai Mantan Diplomat Australia Denise Fisher menulis tentang Kaledonia Baru, ‘pada saat keterlibatan Tiongkok ... berpotensi mengubah lingkungan sekitar dan kawasan perairan kita, satu sekutu yang stabil di ujung barat Pasifik Selatan adalah sebuah aset berharga’.

Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kestabilan?

Pada tingkat masyarakat, Kanak dan non-Kanak perlu menemukan suatu kesamaan dan bergerak maju. Meskipun referendum hanya memiliki jawabab ya atau tidak dan tidak meninggalkan banyak ruang untuk mencapai konsensus, kedua kubu perlu membentuk visi bersama tentang bagaimana wilayah tersebut dapat disatuka, pasca-referendum.

Dari sisi politik, memiliki daftar pemilih yang jelas akan mempermudah proses pemilihan.

Secara ekonomi, beberapa solusi telah ditawarkan selama beberapa tahun terakhir. Philippe Gomès, pemimpin kelompok Pro-Prancis, menyarankan pembentukan ‘dana abadi untuk generasi masa depan’ yang akan diambil dari pemasukan industri nikel.

Ini akan memungkinkan negara itu menghemat dana untuk generasi yang akan datang, dan merupakan model yang digunakan di negara-negara kepulauan Pasifik lainnya, seperti Tuvalu dan Timor-Leste.

Tapi cara ini tidak akan membantu untuk jangka pendek, dan akan cukup menantang mengingat keadaan industri nikel saat ini.

Perekonomian negara ini juga perlu melakukan diversifikasi, pemerintah dapat lebih banyak berinvestasi pada kegiatan ekonomi lainnya, seperti pariwisata, pertanian dan perikanan. Mereka juga dapat mengeksplorasi kesempatan ekonomi di perairan mereka yang kaya akan kobalt, fosfat dan hidrokarbon lainnya.(The Interpreter by Lowy Institute)

loading...

Sebelumnya

Port Moresby akan berlakukan larangan pinang

Selanjutnya

Negara-negara Pasifik masih masuk daftar hitam UE

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34474x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23181x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19032x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15593x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe