Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ekonomi
  3. Jurnalis lokakaryakan percepatan kebijakan satu peta Papua
  • Minggu, 28 Januari 2018 — 21:31
  • 1192x views

Jurnalis lokakaryakan percepatan kebijakan satu peta Papua

Belum adanya pengakuan satu peta itu dinilai memberi celah praktek korupsi yang merugikan publik dan sistem negara.
Pembicaraan hangat di antara nara sumber dalam kebijakan satu peta oleh IJTI Papua, Jubi/Sindung
Sindung Sukoco
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi- Jurnalis televisi melokakaryakan percepatan kebijakan satu peta Papua yang selama ini belum diakuinya sebagai acuan pemetaan lahan di Indonesia. Belum adanya pengakuan itu dinilai memberi celah praktek korupsi yang merugikan publik dan sistem negara.

“Di Papua khususnya tumpang tindih status dan perizinan lahan ini kerap melatari permasalahan kekerasan terhadap masyarakat adat dan petani kecil akibat perebutan lahan,” kata Ketua Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Papua, Meirto Tangkepa, saat lokakarya mengawal implementasi kebijakan satu peta di provinsi Papua, di Hotel Grand Abe, Sabtu (27/1/ 2018)

Meirto menyebutkan tumpang tindih status dan perizinan juga menimbulkan kekacauan lahan konsesi industri dengan kawasan konservasi atau hak ulayat masyarakat. “Yang akibatnya pembakaran penjarahan aset perusahaan karena sengketa lahan dengan rakyat. Secara lingkungan juga menimbulkan kekeringan dan kehilangan sumber air,” kata Meirto, menambahkan.

Lokakarya sengaja digelar untuk meningkatkan kapasitas jurnalis Papua dalam memahami urgensi isu tata kelola lahan, serta kualitas peliputan investigasi oleh media lokal. Selain menggelar lokakarya, IJTI juga memberikan kesempatan beasiswa bagi peserta uang Rp 5 juta bagi peserta yang tertarik membuat liputan tentang kebijakan satu peta.

“Buat peserta yang tertarik meliput tentang KSP bisa membuat TOR liputan, nanti kami dan mentor lokal akan embimbing,” katanya.

Tercatat pemateri dalam lokakarya tersebut Perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ( Bappeda) Papua, Verra Wanda, Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua, Zadrak Wamebu, Redaktur Utama Tempo, Sunu Dyantoro sebagai moderator , dan staf khusus sekertariat KSP Kementeran koordinator ekonomi, Iksan Prabowo, serta Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Bani Susilo. (*)

loading...

Sebelumnya

Beredar uang palsu, masyarakat diimbau tidak resah 

Selanjutnya

42 Jurnalis Papua – Maluku sinergi dengan Pertamina MOR VIII di Malang

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34414x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 22997x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18975x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe