Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Komnas HAM Papua: Ego lembaga negara hambat penyelesaian masalah HAM
  • Jumat, 02 Februari 2018 — 05:35
  • 1173x views

Komnas HAM Papua: Ego lembaga negara hambat penyelesaian masalah HAM

"Ini harus diserius, karena fakta menunjukkan masih ada kasus diduga pelanggaran HAM di bidang ekosop. Misalnya kini 17 kabupaten yang rawan gizi buruk dan enam wilayah yang telah terjadi kejadian luar biasa (KLB)," ujarnya.
Ilustrasi demo mahasiswa dan pemuda Papua mendesak penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Kepala kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua, Frits Ramadey mengatakan, tak ada langkah konkret penyelesaian masalah HAM Papua, kesannya lembaga negara yang berwenang mempertahankan ego masing-masing.

Menurutnya, Presiden Jokowi menyatakan komitmen menyelesaikan masalah HAM Papua. Namun instansi teknis seperti Kementerian Polhukam, Kejaksaan Agung, kepolisian, TNI, dan Komnas HAM belum bersinergi, untuk menyelesaikan kasus ini secara baik.

"Setiap pihak masih mempertahankan kewenangan masing-masing. Ini yang kemudian menjadi hambatan penyelesaian kasus HAM di Indonesia pada umumnya, dan Papua khususnya," kata Frits kepada Jubi, Kamis (01/02/2018).

Katanya, pemerintah Indonesia beberapa tahun lalu, merilis secara nasional tujuh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tiga di antaranya kasus HAM Papua yang belum terselesaikan, yakni kasus Wasior pada 2001, kasus Wamena berdarah pada 2003, dan kasus Paniai pada 2014.

"Yang menghambat penyelesaian tidak hanya kewenangan setiap lembaga, juga ada kelemahan dalam Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yakni kewenangan yang terbatas," ucapnya.

Kondisi ini lanjut Frits, menjadi peringatan serius kepada pemerintah Indonesia, untuk memperhatikan situasi HAM, ekonomi, sosial, budaya di Papua, dan sipil politik.

"Ini harus diserius, karena fakta menunjukkan masih ada kasus diduga pelanggaran HAM di bidang ekosop. Misalnya kini 17 kabupaten yang rawan gizi buruk dan enam wilayah yang telah terjadi kejadian luar biasa (KLB)," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR Papua, komisi bidang politik, hukum, HAM dan hubungan luar negeri, Laurenzus Kadepa mengatakan, kini para korban pelanggaran HAM di Papua berharap kehadiran pihak ketiga yang netral, yakni tim PBB untuk menjawab keluhan mereka.

"Rakyat korban pelanggaran HAM kini tidak lagi berharap pada polisi, kejaksaan, DPR, bupati, gubernur bahkan presiden. Mereka sudah merasa lelah, selalu menyampaikan aspirasi tuntutan penegakan hukum setiap saat, tapi tak pernah ditanggapi," kata Kadepa. (*)

loading...

Sebelumnya

DPRP dan MRP dinilai perlu berupaya membawa utusan PBB ke Papua

Selanjutnya

Pansus DPRP pastikan pilgub sesuai jadwal

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23532x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19212x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15656x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12729x views
Domberai |— Senin, 10 Desember 2018 WP | 10845x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe