Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Miras dan dana Otsus masuk pembahasan Rakerda Papua
  • Selasa, 06 Februari 2018 — 17:07
  • 815x views

Miras dan dana Otsus masuk pembahasan Rakerda Papua

Rakerda yang bakal digelar di Sasana Krida Kantor Gubernur  itu sebelumnya sempat mundur dari jadwal semula.
Kantor Gubernur Papua - Jubi/Dok
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Peredaran minuman keras dan pembagian 80 persen dana otonomi khusus di masing-masing kabupaten dan kota di Papua  bakal menjadi pembahasan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati dan Wali Kota se-Papua Rabu 7 februari 2018. Rakerda yang bakal digelar di Sasana Krida Kantor Gubernur  itu sebelumnya sempat mundur dari jadwal semula.

"Di situ para Bupati dan Walikota akan ditanya mengenai komitmennya pencegahan peredaran Miras dan  80 persen dana Otonomi Khusus (Otsus) yang turun ke seluruh kabupaten dan kota," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Israil Ilolu, di Jayapura, Selasa (06/02/2018).

Israil mengatakan dua materi itu menjadi prioritas pembahasan dalam Rakerda Bupati dan Walikota, di Tanah Papua. Selain itu disebutkan penyampaian tentang data orang asli Papua dari seluruh kabupaten dan kota kepada Gubernur.

Ia menyebutkan agenda Rakerda  bakal dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. “Selain Mendagri,  pemerintah provinsi juga mengundang Ketua KPK yang diharapkan menjadi narasumber tentang upaya pencegahan KKN di Papua,” kata Israil menjelaskan.

Kehadiran Ketua KPK itu diharpakan mampu memberi pemahaman  pejabat daerah di Papua tentang transparansi dan anti korupsi .

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua, Elia Loupatty, mengatakan Rakerda sebagai  ajang mengingatkan Bupati dan Wali Kota. “Termasuk harus menyiapkan data menyangkut Orang Asli Papua (OAP)," kata Elia.

Data OAP ini harus lengkap mulai dari nama, alamat bahkan pekerjaan. “Dengan demikian, Gubernur bisa melihat jumlah OAP menjadi referensi pengambilan kebijakan lebih lanjut," katanya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Pejabat penatausahaan keuangan dituntut profesional

Selanjutnya

Dua pekan lagi Papua cairkan upah guru

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34047x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18724x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17594x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe