Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kisruh kewenangan pilgub, dua partai tarik kadernya dari pansus
  • Selasa, 06 Februari 2018 — 19:12
  • 852x views

Kisruh kewenangan pilgub, dua partai tarik kadernya dari pansus

"Kami sudah banyak mendengar apa yang dilakukan pansus. Kami khawatir akan merugikan proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU," ucap Calvin.
Kantor DPR Papua – Jubi/Dok.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Kisruh kewenangan pelaksanaan tahapan pemilihan gubernur (pilgub) Papua antara KPU Papua dan DPR Papua membuat Partai PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra, akan menarik kadernya dari keanggotan panitia khusus (pansus) pilgub DPR Papua.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan (PDIP) Papua Calvin Mansnembra mengatakan, alasan pihaknya menarik dua anggota Fraksi PDIP di DPR Papua dari keanggotaan pansus pilgub, karena tidak setuju cara kerja pansus yang tak sesuai konstitusi. 

"Kalaupun pansus dibentuk, hanya menerima dokumen terkait keaslian bakal pasangan calon dari KPU, untuk diteruskan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP), guna verifikasi," kata Calvin Mansnembra, Selasa (06/02/2018).

"Kami sudah banyak mendengar apa yang dilakukan pansus. Kami khawatir akan merugikan proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU," ucapnya lagi.

Menurutnya, sejak awal Fraksi PDIP menolak pansus pilgub. Namun ketika itu, mayoritas fraksi menyetujui, sehingga dilaksanakan. Tapi dalam pelaksanaannya, kinerja pansus dinilai jauh dari harapan dan menentang aturan.

"Kami PDIP akan tarik dua anggota DPRP dari PDIP yang ada dalam pansus. Pansus ini tabrak aturan, salah satunya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 2012. Pansus mestinya memikirkan risiko apa yang mereka lakukan. Jangan sampai gara-gara pansus, kedua bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU," ucapnya. 

Sementara, Wakil Ketua DPD Gerindra Papua Yance Mambrasar mengatakan hal yang sama. Menurutnya, jika nanti berkas keaslian bakal calon yang telah diserahkan KPU kepada pansus untuk disampaikan ke MRP, guna verifikasi terlambat dikembalikan ke KPU, tidak menutup kemungkinan kedua bakal pasangan calon dinyatakan TMS.

"Kalau hingga batas waktu berkas belum diserahkan, dan 12 Februari 2018 KPU menyatakan kedua bakal pasangan calon dinyatakan TMS, pansus terlibat menggagalkan agenda nasional," kata Yance.

Menurut Mambrasar, putusan MK beberapa tahun lalu sudah jelas. Jangan karena ada pertemuan pansus dengan berbagai pihak, termasuk KPU RI yang difasilitasi Dirjen Otonomi Daerah (Otda), belum lama ini, sehingga aturan diabaikan.

"Kami sangat berpeluang memperkarakan KPU RI, karena KPU RI terlibat dalam pertemuan itu. KPU RI melanggara aturannya sendiri, sehingga pantas dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," ucapnya.

Katanya, DPD Gerindra Papua akan mengambil sikap seperti PDI Perjuangan, menarik dua anggotanya dari pansus pilgub DPR Papua.

 "Untuk pansus, kami juga akan mengajukan class action atau gugatan, karena kalau pemberkasan tidak sesuai tahapan KPU, pilgub bisa ditunda hingga 2020 dan yang rugi adalah masyarakat Papua," tukasnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Wakil rakyat Papua: Pansus Asmat lebih penting daripada pansus pilgub

Selanjutnya

Demokrat Papua geram SBY kembali difitnah

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23393x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19106x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15621x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12642x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe