Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Peluncuran matapapua.org untuk lindungi hak hidup masyarakat asli
  • Rabu, 07 Februari 2018 — 08:24
  • 1999x views

Peluncuran matapapua.org untuk lindungi hak hidup masyarakat asli

Mata Papua, lanjut Franky, sekaligus melayani kebutuhan informasi masyarakat asli Papua sendiri yang selama ini tidak tahu dan atau memiliki informasi sangat terbatas terkait perizinan dan konsesi-konsesi yang berdampak langsung pada tanah dan ruang hidup mereka.
Suasana peluncuran WebGIZ matapapua.org di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Senin (5/2/2018) – Jubi/Febri 
Zely Ariane
Editor : Admin Jubi
LipSus
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Guna perluasan dan kemudahan akses data dan informasi terkait hak-hak masyarakat adat yang hidup di sekitar dan bergantung pada hutan, Yayasan Pusaka, Papua Forest Watch dan AEER (Aksi, Ekologi dan Emansipasi Rakyat) meluncurkan WebGIS matapapua.org, Senin (05/02/2018), di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta.

Dihadiri tak kurang dari 50 orang, terutama dari kalangan media dan jejaring organisasi masyarakat sipil, inisiatif matapapua.org ini muncul di tengah sulitnya data dan informasi terkait izin-izin konsesi berbagai industri ekstraktif mulai dari perkebunan, tambang hingga eksplorasi migas serta meningkatnya konflik lahan dengan masyarakat asli Papua.

“Mata Papua hadir karena sulitnya mendapatan data terkait perluasan izin yang luar biasa dan tak terkontrol di Provinsi Papua dan Papua Barat, selain itu WebGIZ berfungsi sebagai platform untuk meluaskan informasi yang sebetulnya begitu banyak dan berguna namun tidak diketahui publik menyangkut masyarakat asli Papua,” terang YL Franky, Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka, saat memaparkan tujuan dan fungsi WebGIZ tersebut dihadapan para peserta.

Mata Papua, lanjut Franky, sekaligus melayani kebutuhan informasi masyarakat asli Papua sendiri yang selama ini tidak tahu dan atau memiliki informasi sangat terbatas terkait perizinan dan konsesi-konsesi yang berdampak langsung pada tanah dan ruang hidup mereka.

WebGIZ yang sekilas tampak seperti website biasa itu berisi sajian peta lingkungan dan keadilan sosial di Tanah Papua. Pada bagian “Memantau Papua melalui peta” yang terletak di bagian tengah beranda web, pembaca dapat mengakses lima jenis peta: peta sosial, peta kawasan hutan, peta konsesi, peta demografi, dan peta administratif.

Selain Yayasan Pusaka, turut berbicara pada acara tersebut tiga aktivis Papua mewakili pegiat lingkungan dan masyarakat adat Papua dan Papua Barat. 

Charles Tawaru mewakili Papua Forest Watch; Gunawan Inggeruhi wakil masyarakat Suku Besar Yerisiam Gua yang mendiami kawasan seputar Kabupaten Nabire, Papua; Steve Marani mewakili masyarakat adat di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.

Turut pula berbicara Pius Ginting, mantan pengurus pusat WALHI yang kini aktif menjadi pegiat AEER, yang memaparkan hasil kajian lembaganya menyangangkut ancaman limbah PT. Freeport Indonesia terhadap masa depan kehidupan masyarakat asli Papua yang bergantung hidup pada sungai.

Peta sosial

Charles Tawaru dari Papua Forest Watch menjelaskan bahwa saat ini diperkirakan 50%  - 65% areal di kedua propinsi Papua sudah dipenuhi kepungan investasi, terutama industri ekstraktif.

“Dan di tengah kekayaan alam yang berlimpah ini ironisnya, kedua propinsi tersebut masih menduduki peringkat teratas jumlah penduduk miskin Indonesia,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, medium penyedia informasi peta perijinan konsesi dan wilayah masyarakat adat seperti WebGiz matapapua.org tersebut akan membantu masyarakat adat Papua melindungi hak-hak mereka.

Aktivis Greenpeace Papua itu juga menyebutkan peta-peta partisipatif semacam yang disajikan oleh WebGIZ siap diperhadapkan dengan peta Badan Informasi Geospasial yang merupakan penyelenggara pemetaan “Satu Peta”.

Tawaru juga menegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada tanah kosong di Papua. “Walaupun dari luar nampak seperti hamparan hutan luas semata tanah-tanah itu sesungguhnya sudah dimiliki oleh marga dan suku-suku di wilayah tersebut sebagai areal tempat tinggal, hutan sagu, ladang perburuan dan sebagainya. Bahkan masing-masing marga dan suku tidak bisa berpindah sesuka mereka,” ujarnya.

Contoh ketidaktahuan masyarakat adat menyangkut perijinan dan luas wilayah perijinan, dalam hal ini sawit, yang berdampak pada ruang hidup mereka dijelaskan oleh Gunawan Inggeruhi dan Steve Marani.

Gunawan menceritakan dampak kehadiran perusahaan sawit PT. Nabire Baru di kawasan wilayah masyarakat adat Yerisiam Gua. Ketiadaan dan ketidakjelasan informasi perijinan, pendekatan yang dilakukan perusahaan terhadap orang-perorang telah membuat masyarakat asli kehilangan banyak wilayah adatnya.

“Akibatnya, untuk pertama kalinya kami menjadi korban rusaknya alam dan ruang hidup akibat pembalakan hutan demi perkebunan sawit yang berakibat banjir besar di pemukiman kami pada April 2016,” ungkap Gunawan.

Dia menegaskan masyarakat adat tidak pernah dilibatkan dalam soal pembukaan lahan. "Kami baru sadar ketika hutan-hutan kami telah dibabat dan rusak,” ujarnya.

Selain kerusakan ruang hidup, konflik dan pelanggaran HAM kerap terjadi di areal-areal konsesi HPH dan perkebunan. Hal itu diungkap oleh Steve Marani juga mengenang peristiwa Wasior Berdarah, salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan aparat keamanan dan perusahaan HPH, yang menyisakan trauma hebat bagi masyarakat Kabupaten Teluk Wondama hingga saat ini.

“Belum jelas nasib penyelesaian kasus itu, kini perusahaan Menara Wasior sedang merambah hutan-hutan yang tersisa di Teluk Wondama. Padahal kami juga telah mengalami beberapa kali peristiwa banjir besar akibat menurunnya  tutupan hutan yang menyebabkan longsor besar di beberapa perkampungan di Teluk Wondama,” ungkapnya.  

Dampak penghancuran hutan dan ekosistem air juga dijelaskan oleh Pius Ginting terkait limbah tambang (tailing) PT. Freeport yang menyebabkan kerusakan sungai dan lingkungan yang cukup parah di area sekitar tambang. Cemaran limbah tambang ini juga menyebabkan terancamnya sumber penghidupan masyarakat asli Papua yang hidup di sepanjang aliran sungai tersebut.

Peran WebGIZ

Informasi-informasi seperti yang dipaparkan para narasumber akan bisa diakses di kanal-kanal WebGIZ matapapua.org tersebut.

WebGIZ yang berarti Web Geographic Information System akan menjadi portal informasi partisipatif yang terus diperbarui berdasar pada perubahan informasi sistem geografis dan perubahan sosial.  

Selain itu, Mata Papua juga disebutkan sebagai sarana advokasi dan perjuangan memajukan penghormatan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat Papua dan pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. (*)

loading...

Sebelumnya

Demokrat Papua geram SBY kembali difitnah

Selanjutnya

Tokoh Papua bahas kondisi HAM Papua bersama Komisioner HAM PBB

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23548x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19218x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15658x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12736x views
Domberai |— Senin, 10 Desember 2018 WP | 10848x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe